Realisasi Serapan Anggaran KKP Tembus 98,69 Persen atau Rp5,39 Triliun

Realisasi penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) tembus 98,69%. Hal itu diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang.

“Pagu anggaran KKP tahun 2022 setelah mengalami automatic adjustment sebesar Rp5,46 triliun dan yang berhasil terserap Rp5,39 triliun,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulisny, Rabu, 18 Januari 2023.

Sebelumnya, Menteri Trenggono di hadapan anggota Komisi IV DPR RI menyampaikan kinerja positif kementeriannya sepanjang tahun 2022 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023)..

Realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022 kata Menterti Trenggono berdasarkan data per tanggal 14 Januari 2023 adalah sebesar 98,69%.

Capaian kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 triliun yang terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Rp1,19 triliun, PNBP Non Sumber Daya Alam Rp629 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp48,99 miliar.

Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan pada Triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 6,38% dengan nilai Rp202,61 triliun dan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,54%.

“Rata-rata Nilai Tukar Pelaku Usaha turut meningkat dari tahun 2021, yakni 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,64 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan,” terang Trenggono.

Untuk neraca perdagangan produk perikanan Trenggono mengaku, mengalami surplus sebesar USD5,07 miliar atau meningkat 7,22% dibanding periode serupa tahun sebelumnya.

Dengan rincian nilai ekspor produk perikanan sampai dengan November 2022 mencapai USD5,71 Miliar atau meningkat 10,66% dibanding periode sama tahun 2021, sedangkan nilai impor produk perikanan mencapai USD0,64 Miliar.

“Investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan III 2022 telah mencapai Rp6,39 triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp2,36 triliun, PMA sebesar Rp1 triliun dan kredit investasi sebesar Rp3,03 triliun,” rincinya.

Sementara realisasi penyaluran dana kelolaan LPMUKP tahun 2022 mencapai Rp135,23 miliar dengan total penerima manfaat sejumlah 1.735 orang.

“KKP juga berhasil mencapai luas kawasan konservasi perairan 28,91 juta hektare di tahun 2022. Disusul hasil operasi dari 30 unit kapal pengawas berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia,” kata Trenggono.

Sementara itu, pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun disertai kebijakan automatic adjustment sebesar Rp468,17 miliar, sehingga pagu efektif sepanjang tahun ini tersisa Rp6,29 triliun.

KKP, sambungnya, juga sudah menetapkan lima arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yang terdiri dari perluasan target kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.

Kemudian pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.

“Kinerja keuangan kita cukup bagus, pertumbuhan kita cukup bagus, mudah-mudahan kita tetap optimis di 2023. Walau negara lain tetap mengalami kontraksi yang luar biasa. Program bantuan pemerintah tahun ini juga tetap berjalan termasuk program-program prioritas di antaranya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022. Dia berharap tren positif kinerja anggaran dan implementasi program kerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2023.

“Kita tidak boleh patah semangat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral termasuk kerja sama yang baik dengan swasta. KKP juga harus dapat menjamin iklim usaha sektor kelautan dan perikanan tahun ini,” ujarnya. *

Editor: Addinda Zen