Home » Reformasi Perizinan Kegiatan Usaha oleh Pemerintah

Reformasi Perizinan Kegiatan Usaha oleh Pemerintah

by Addinda Zen
3 minutes read
Reformasi Perizinan Usaha

ESENSI.TV - JAKARTA

Reformasi Perizinan Berusaha merupakan momentum penting implementasi reformasi regulasi di Indonesia. Fokusnya, memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan penggunaan perizinan usaha berbasis risiko. Hal ini bertujuan mendorong penyederhanaan persyaratan dan pemrosesan untuk perizinan kegiatan usaha sekaligus mendorong pelayanan publik yang berkualitas.

Adanya reformasi perizinan kegiatan usaha ini juga diharapkan dapat mendukung pemangkasan rantai birokrasi dalam hal perizinan yang akan menunjang kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi. Pemerintah Indonesia pada tahun 2023 menargetkan realisasi investasi dapat mencapai Rp 1.250 – 1.400 Triliun.

Sebuah perjalanan panjang, reformasi perizinan berusaha membutuhkan implementasi yang sistematis, harmonisasi peraturan, penyesuaian pelaksanaan proses perizinan usaha baru. Selain itu, dibutuhkan juga perubahan pemahaman konsep dan peningkatan kapasitas terkait implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

Kerja Sama dengan Pemerintah Inggris

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus berperan sebagai Koordinator Persiapan Reformasi Regulasi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha. Dilakukan kerja sama dengan pemerintah Inggris sejak tahun 2019 dalam menyukseskan reformasi perizinan berusaha. Beberapa program kerja sama bersama Pemerintah Inggris antara lain, asistensi teknis dalam perumusan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada pula penyempurnaan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko di lapangan. Ini berada di samping benchmarking pelaksanaan perizinan dan pengawasan berbasis risiko dari Pemerintah Inggris.

Kerja sama Indonesia dan Inggris dalam reformasi regulasi selama tiga tahun ini pun diakhiri dengan peluncuran video materi pembelajaran mandiri untuk perizinan usaha berbasis risiko, Selasa (21/02), di Kantor Kemenko Perekonomian. Secara paralel juga diselenggarakan diskusi panel bertema “Tiga Tahun Implementasi Reformasi Regulasi untuk Meningkatkan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha di Indonesia: Peluang & Tantangan”.

“Pemerintah Indonesia menyadari bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko, persyaratan dasar, dan persyaratan investasi masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Baik dalam hal sinkronisasi regulasi perizinan usaha, maupun penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS). Selanjutnya, terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, dan peningkatan pemahaman publik yang memadai atas kebijakan Berbasis Risiko,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Peran Penting Kerja Sama Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris

Kerjasama antara Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris berperan penting dalam menyukseskan reformasi regulasi dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Diharapkan kerja sama yang baik dapat terus dikembangkan untuk mendorong kemudahan berusaha dan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Baca Juga  Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem Tahap I Ditargetkan Beroperasi Agustus 2023

“Pemerintah Inggris telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menciptakan lingkungan peraturan dimana bisnis dapat berinvestasi dan berkembang sambil melindungi warga negara dan lingkungan. Kami bertujuan untuk berbagi praktik terbaik di tingkat nasional dan regional. Memperjelas dan mempermudah bisnis untuk mematuhi peraturan. Memberikan manfaat terbesar bagi semua orang,” kata Chief Executive of the Office of Product Safety and Standards UK Department for Business and Trade, Graham Russell.

Lebih lanjut, Graham Russell menyampaikan bahwa pihaknya antusias untuk dalam membantu Pemerintah Indonesia memfokuskan perizinan usaha dan inspeksi untuk mengurangi risiko. “Saya tahu bahwa ini berarti perubahan untuk setiap pejabat dan bisnis yang terlibat. Sangat menyenangkan melihat kemajuan yang luar biasa. Perubahan sudah mulai meningkatkan jumlah start up yang terdaftar secara signifikan. Seiring berjalannya implementasi, saya berharap akan meningkatkan pencapaian pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan,” kata Graham Russell

Reputasi Internasional Pemerintah Inggris

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing, menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris telah mendapatkan reputasi internasional sebagai tempat yang baik untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis. Hal ini karena lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi. Juga produk yang kompetitif, pasar tenaga kerja, dan sektor keuangan yang dinamis.

Regulasi sangat penting untuk berfungsinya ekonomi. Semua negara memerlukan lingkungan regulasi yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Sehingga, bisnis memiliki keyakinan untuk berhasil. Proyek reformasi regulasi Inggris-Indonesia ini bertujuan untuk membantu orang dan pelaku usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi diri mereka sendiri.

“Kesuksesan proyek ini dimungkinkan melalui kemitraan kuat kami dengan Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, kami telah bekerja sama secara erat dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Memodernisasi strategi kami, meringankan beban regulasi, dan memangkas birokrasi. Saya sangat senang merayakan pencapaian luar biasa ini dengan mitra-mitra Indonesia kami,” tambah Matthew Downing.

Editor: Raja H. Napitupulu/Addinda Zen

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life