Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura, Papua.
“Selamat atas diresmikannya MPP Kota Jayapura. Ini menjadi tonggak sejarah sebagai MPP pertama yang diresmikan di Pulau Papua, dan menjadi MPP ke-120 di seluruh Indonesia,” ungkap Menteri PANRB.
Anas dalam sambutannya saat meresmikan MPP Kota Jayapura, Jumat (19/5/2023). Turut mendampingi peresmian MPP itu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Suzana Wanggai dan Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey.
Kehadiran MPP di berbagai daerah Indonesia kata Menpan RB Anas, menunjukkan bahwa Indonesia-sentris bukan hanya terkait infrastruktur. Indonesia-sentris juga meliputi sektor pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat Indonesia.
Dikatakannya, saat ini 45 persen dari total 120 MPP ada di luar Jawa. Dan 42 persen rintisan MPP Digital ada di luar Jawa.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pemerataan kualitas pelayanan publik agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja,” ujar Anas.
Kehadiran MPP di Kota Seribu Pinang ini menjadi fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat Kota Jayapura agar mudah dalam mengakses beragam layanan publik.
Apalagi MPP Kota Jayapura berdiri di lokasi strategis, yakni di Terminal Tipe A Entrop, yang merupakan pusat mobilisasi masyarakat Jayapura.
99 Layanan dari 21 Instansi
Melalui MPP, masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administratif. Juga dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik.
“Ada 99 layanan yang ada di MPP ini dari 21 instansi tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya,” terangnya.
Anas mengatakan, berdirinya MPP adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik yang tradisional ke model birokrasi modern. Terbangunnya MPP juga merupakan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menerapkan program reformasi birokrasi tematik.
“Kehadiran MPP menjadi kebijakan yang sangat krusial karena merupakan bentuk nyata kehadiran negara sebagai rumah penghubung dengan masyarakat,” jelasnya.
Dalam perwujudan transformasi digital pemerintah, MPP juga akan bergerak menuju MPP Digital yang sejalan dengan visi Presiden tentang digital melayani.
Dengan collaborative governance, MPP Digital mengedepankan model birokrasi smart government untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan dapat menjadi magnet investasi.
“Semoga MPP ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura dan Pulau Papua secara umum,” kata Menteri PANRB. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang