Bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan SDM melalui program vokasi. Salah satunya, dengan melakukan revitalisasi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Koordinasi dan sinergi terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Selain itu, telah diorkestrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi. Airlangga mengatakan ini merupakan ‘payung’ dari kerja sama antara sekolah dengan pihak swasta. Terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK yang dekat dengan dunia usaha. Oleh karena itu, beberapa program, beberapa indikatif sebelumnya sudah dilakukan. Seperti kegiatan super tax deduction untuk pendidikan vokasi yang 200%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mempersiapkan matching fund. Ini disampaikan Airlangga, pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi & Konferensi TVET Nasional 2023, Selasa (21/2)
Peran Aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri
Keberhasilan revitalisasi vokasi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha dan dunia industri seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Tentu KADIN satu-satunya organisasi pengusaha yang ada Undang-Undangnya dan mendapatkan privilege dari Bapak Presiden. Jadi privilege ini jangan disia-siakan. Dimanfaatkan untuk mendukung sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daripada competitiveness sebuah bangsa. Nah, ini yang harus didorong. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya manusia tidak ada habis-habisnya,” ujar Menko Airlangga.
Paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja termasuk pasar global. Karena itu, sistem informasi pasar kerja yang komprehensif serta proyeksi kebutuhan ke depan, sangat diperlukan untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan talenta digital untuk menghadapi tantangan digitalisasi dengan mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0.
Perpres vokasi tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah bersama dengan KADIN daerah.
Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berterima kasih atas dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman dalam memajukan sistem vokasi Indonesia melalui Proyek TVET System Reform (TSR). Ia berharap akan lebih banyak kolaborasi yang dapat dilakukan dengan mitra internasional. Sehingga dapat mendorong “Vokasi Unggul, Indonesia Maju” sebagai penyemangat dan pemersatu dalam gotong royong membangun vokasi.
Editor: Raja H. Napitupulu/Addinda Zen