Road Map Reformasi Birokrasi Hingga 2024
Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 berfokus untuk mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator RB agar lebih relevan dan berdampak.
Tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional.
Masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain.
“Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel. Didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto.
Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah ‘Pemerintahan yang baik dan bersih’. Sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah ‘Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik’. Setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element dan soft element.
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif merupakan aspek hard element. Sedangkan aspek soft element adalah terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.
“Pada penajaman Road Map RB 2020-2024 juga diatur mengenai kegiatan utama RB, sekarang tidak kita kaitkan lagi dengan delapan area perubahan tetapi akan fokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (acceleration). Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital,” imbuh Erwan.
Penajaman Road Map RB 2020-2024 yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 juga memperkenalkan istilah ‘double track’ fokus RB.
Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan RB Tematik.
‘Double track’ fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu dan isu hilir. Isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi. Sedangkan, isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.
Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman diharapkan bisa menjawab tantangan birokrasi ke depan seperti dampak Covid-19 dan krisis ekonomi global. “Kondisi mendesak ke depan mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. Road map reformasi birokrasi yang baru akan fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,” tandasnya.
#Beritaviral
#Beritaterkini
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
INDEKS Data Nasional (IDN) merilis hasil survei nama calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada Serentak…
Udara Jakarta masuk peringkat ke-5 dunia sebagai kota yang paling polusi. Sejak hari ini, Jumat…
Menyediakan nutrisi yang seimbang dan bergizi bagi bayi adalah salah satu prioritas utama bagi setiap…
POLRI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kepolisian Nasional Filipina menangkap gembong narkoba…
MENTERI Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Indonesia menjadi negara keenam di dunia dengan…
HARI Raya Iduladha identik dengan hewan kurban. Masyarakat harus jeli dan tidak sembarangan dalam memilih…