Sebanyak tiga investor siap membangun hunian untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Hankam (pertahanan dan keamanan) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).
Lokasi ibu kota negara baru ini di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. IKN Nusantara ini meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 hektare (ha) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha.
Ketiga investor tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium CCFG Corp – PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengatakan bahwa tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu ini (4/1/2023).
Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 Letter of Intent/OI), kesehatan (5 LOI), perumahan (8 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) dan teknologi (2 LOI).
Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemmy Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa.
”IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia,” tegas Agung.
”Sesuai dengan surat yang kami terima, Kami selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang mencakup antara lain kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial serta kajian lingkungan hidup,” katanya.
Bambang menegaskan, dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.
“Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke Pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas mantan Wakil Menteri Perhubungan ini.
Sementara itu, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Berikut adalah rincian nilai investasinya, di mana Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun, RBN-CCFG sebesar Rp 30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp 8,65 triliun.
“Melalui skema KPBU dipastikan negara dan investor akan mendapatkan keuntungan yang fair, jadi tidak ada pihak yang dirugikan,” jelas Bambang.
Wakil Direktur Utama Risjadson Brunsfield Nusantara, Abdulbar M. Mansoer, menambahkan bahwa konsorsium tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah sangat matang dan komprehensif.
”Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara,” kata pria yang akrab disapa Barry ini.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20% dan 80% berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah Indonesia terus mengajak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan pembangunan IKN pada APBN.
”Pembangunan IKN Nusantara tidak boleh memberatkan APBN, maka dari itu kita akan kerja keras untuk mencari investor yang dapat diajak bekerjasama dalam membangun proyek bersejarah ini,” kata Bambang.
*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang