Sebanyak 35 pemerintah daerah atau pemda belum membentuk Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program P3DN pada Pemda Tahun Anggaran 2023.
Rakor dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro.
Suhajar mengatakan, pemda-pemda yang belum memiliki Tim P3DN tersebut berada di kabupaten-kabupaten yang tersebar di Provinsi Maluku. Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
“Sebagian besar banyak yang belum membentuknya (Tim P3DN). Dan, mohon agar kabupaten yang di daftar ini segera mengantisipasi pembentukan Tim P3DN,” ujarnya.
Suhasar mengatakan, pemerintah terus mendorong agar jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah meningkat penggunaan produk dalam negeri.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 14 September 2023, terdapat lebih dari enam juta produk yang sudah ditayangkan dalam E-katalog.
Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri oleh pemda. Suhara menegaskan, dibutuhkan kerja keras dari banyak pihak agar program P3DN dapat berjalan maksimal.
“Komitmen kepala daerah untuk mengimplementasikan P3DN sangat dibutuhkan. Terutama dalam hal menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga penggunaan produk dalam negeri terus meningkat jumlahnya,” jelasnya
Suhasar juga meminta pemda terus meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dan melakukan pendampingan kepada kalangan industri kecil dan menengah. Dengan memasukkan produk industri tersebut ke dalam E-katalog.
Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan.
“Kemudian upaya konkret yang dilakukan antara lain mengutamakan penggunaan dalam negeri sudah jelas kita sepakat. Selanjutnya mendorong pelaku usaha UMKM menayangkan kebutuhan (di E-katalog). Ini sudah sangat berhasil, kita berterima kasih kepada kawan-kawan di lapangan,” tuturnya.
Hadir pada rakor tersebut kepala LKPP Hendrar Prihadi, Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kemenperin Andi Rizaldi. Dan jajaran pejabat Eselon I Kemendagri. Rakor ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan pemda secara virtual.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girang/Radja H Napitupulu
Salim Said adalah sosok yang unik. Di satu sisi, dia adalah seorang pengamat film yang…
Venus, tetangga terdekat Bumi dalam Tata Surya, adalah planet yang penuh dengan keajaiban dan kontradiksi…
SEJUMLAH perguruan tinggi negeri (PTN) secara tiba-tiba menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Tak heran belakangan…
Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia meminta setiap jemaah umrah asal Indonesia untuk mentaati kebijakan pemerintah…
Periode Januari hingga pertengahan Mei 2024, hampir 200 ribu warga Jakarta melakukan penggantian Nomor Induk…
EMBARKASI Surabaya akan memberangkatkan 106 kloter jamaah haji pada tahun 2024 dengan total 39.226 jemaah.…