Serahkan DIPA dan TKD 2024, Jokowi Keluhkan Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkakn Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan dilakukan secara digital di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar melakukan realisasi anggaran sesegera mungkin.

Karena sampai saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen. Sedangkan pemerintah daerah sebesar 64 persen.

“Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih. Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” tegasnya.

Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment.

Ia menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran.

Apalagi, saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.

“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.

“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur. Orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Sinergi dan Harmoniasasi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan lebih selaras.

“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota itu menyambungkan dengan kawasan industri. Begitu juga dengan kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Ini tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya,” ujarnya.

Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” jelasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024.

Turut mendampingi Presiden antara lain yaitu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian,. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu