Pesta demokrasi rakyat yang akan digelar pada Rabu, 14 Februari tahun 2024 ini membuat para pasangan capres dan cawapres terus menyuarakan visi misinya. Pemilu yang terhitung tinggal 3 bulan lagi, mendorong para pasangan capres dan cawapres untuk bisa menarik hati para rakyat di pemilu 2024. Seperti dalam visi dan misi yang diungkapkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, mereka menyebutkan akan menyediakan hunian atau rumah murah bagi masyarakat.
Menyediakan rumah murah ini termasuk kedalam 8 program hasil terbaik cepat dan 17 program prioritas mereka. Dalam 8 program hasil terbaik cepat, Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa akan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Terutama generasi milenial, generasi Z, & masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam 17 program prioritas, Prabowo-Gibran menyebutkan bahwa akan menjamin rumah murah dan layak, dengan keterangan berikut.
“Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah perdesa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua,” gagas Prabowo-Gibran dalam visi-misinya.
Program Rumah DP Rp0
Cita-cita diatas sangat menggiurkan. Namun, tahukah kamu sebelumnya juga mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mencalonkan diri menjadi Capres yakni Anies Baswedan pernah memiliki program yang mirip.
Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menggagas dan meresmikan rumah dengan DP Rp0. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon pembeli rumah yakni salah satunya harus berdomisili KTP dan Kartu Keluarga Jakarta.
Selain itu, pendapatan para pembeli rumah juga tidak boleh lebih dari Rp14,8 juta rupiah. Calon pembeli harus memiliki NPWP, belum memiliki rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan. Baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya, para calon penghuni harus memenuhi syarat kedit sesuai aturan perbankan.
Menurut kamu, program rumah murah siapa yang paling mungkin diwujudkan?
Editor: Dimas Adi Putra/Raja H. Napitupulu