Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta agar polemik yang terjadi di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Yakni ke ranah hukum.
“Kalau misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas, tentunya ada ranahnya sendiri. Yaitu, ranah hukum,” ujar Sihar.
Sihar mengatakan itu usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Mengenai laporan PPATK terkait adanya transaksi janggal yang memunculkan angka dengan jumlah fantastis, menurutnya perlu bukti untuk dianalisis lebih jauh. Politisi PDI-P itu meminta semua pihak untuk percaya pada upaya dan sistem pengawasan yang ada di Kemenkeu.
“Ya ini (harus) ada pembuktian hukum, nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Kita juga nggak bisa mengambil pandangan yang melampaui (tanpa) data yang kita miliki,” jelasnya.
Ia sendiri hanya mengikuti pemberitaan tanpa melihat ada suatu data untuk dianalisas.
“Jadi untuk fair-nya kepada semua pihak kita harus percaya pada sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Sistem pengawasan Kemenkeu,” tegasnya.
Komisi XI akan Lakukan Rapat
Dari pemberitaan yang diikutinya, Kemenkeu telah melakukan penyisiran dan pemilahan terhadap beberapa pihak dan akan mendalami permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi.
Hal tersebut menandakan adanya standar operasional yang berjalan di instansi tersebut.
“Kalau nggak salah baca, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti ada SOP yang berjalan. Kita harus percaya kepada SOP tersebut,” lanjutnya.
Legislator dapil Sumatera Utara II itu mengatakan, dengan adanya keterbukaan informasi, publik juga dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan Kemenkeu. Sihar meminta berbagai pihak bersabar dan tidak memberikan komentar tanpa adanya data.
“Kecewa itu hal yang wajar tapi kita tetap harus positif. Kita harus tetap percaya pada sistem dan tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak,” tambahnya.
Sihar menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan segera melakukan rapat untuk menyikapi permasalahan yang dikaitkan dengan Kemenkeu.
Kemenkeu sendiri merupakan salah satu mitra kerja Komisi XI yang memiliki ruang lingkup kerja mengenai keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang