Sistem KKI Untuk Jaga Integritas Pegawai Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengecam kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan anggota keluarga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tidak hanya itu, Kemenkeu juga mengecam perilaku gaya hidup mewah pegawai yang bersangkutan.

Sebagai upaya menjaga integritas seluruh pegawai, Kemenkeu memiliki sistem Kerangka Kerja Integritas (KKI). Ini diimplementasikan melalui model tiga lini (three lines model).

Kolaborasi dan sinergi antar lini diutamakan Kemenkeu dalam implementasi KKI. Berupa manajemen sebagai pimpinan unit kerja masing-masing sebagai lini pertama. Unit Kerja Kepatuhan Internal di masing-masing unit Eselon I sebagai lini kedua. Inspektorat Jenderal – Kemenkeu sebagai lini ketiga. Kolaborasi ini dilakukan melalui pencegahan dan penindakan.

Pencegahan dilakukan dengan mewajibkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk menyampaikan LHKPN bagi pejabat negara yang wajib LHKPN. Sedangkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi pegawai Kemenkeu yang tidak wajib LHKPN.

LHKPN dilaporkan kepada KPK dan LHK dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal-Kemenkeu. Tingkat kepatuhan LHKPN dan LHK untuk keseluruhan 79.439 pegawai tinggi sesuai dengan data tahun pelaporan 2022, yaitu sebesar 99,98%. Kemenkeu juga melakukan tindakan disiplin bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK.

Terkait pegawai yang bersangkutan, RAT (inisial), pada 23 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan mengenai informasi harta kekayaan sekaligus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota keluarganya.

Dalam rangka pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung, RAT telah dilakukan pencopotan dari  jabatannya, dengan dasar hukum Pasal 31 ayat (1) PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menteri Keuangan Sampaikan Terima Kasih

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih pada masyarakat atas kepercayaan dan dukungan pada Kemenkeu. Ia juga berterima kasih pada masyarakat karena telah patuh pajak. Ia berharap Kemenkeu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kemenkeu tetap berkomitmen untuk menjaga keuangan negara dan ekonomi Indonesia.

Kemenkeu juga membuka saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE). Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi sampai dengan dilakukan investigasi yang dapat berujung penjatuhan hukuman disiplin.

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau keluhan, kecurangan, pelanggaran hukum di lingkungan Kemenkeu, dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134 dan situs www.wise.kemenkeu.go.id.

 

Editor: Addinda Zen