Pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai hak angket adalah salah satu wujud kerja legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Seperti diketahui, hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan. Utamanya terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting. Termasuk hal strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Juga berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dia menilai keputusan DPR RI menggunakan hak angket sebenarnya adalah salah bentuk menyuarakan aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan Pemerintah.
“Ya hak angket ini membangun kepercayaan barulah bahwa sebenarnya DPR menyuarakan aspirasinya masyarakat,” kata Asrinaldi seperti dilansir dari G24 News.
Di sisi lain, dia mengatakan dengan adanya potensi dan komitmen DPR RI untuk menggunakan hak angket menjadikan Pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak melakukan kebijakan yang melanggar Undang Undang dan ketentuan yang berlaku.
Tidak Ubah Hasil Pemilu
Di sisi lain, dia mengatakan hak angket yang diwacanakan akan digulirkan di DPR RI adalah soal adanya kecurangan. Terutama dalam proses pelaksanaan Pemilu yang melibatkan Presiden.
Hal ini, ujarnya, bisa saja dilakukan. Namun, hasilnya tidak akan dapat mengubah hasil akhir dari pemilihan umum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hingga Rabu (28/2/2024) pukul 16.00 WIB, berdasarkan hasil hitung sementera KPU, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul.
Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan 58,84 persen suara atau dari 75,18 juta pemilih, asangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin meraih 24,47 persen suara atau 31,27 juta pemilih. Pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan 16,69 persen suara dari 21,33 juta orang pemilih.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu