Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan asas praduga tidak bersalah bukan hal yang sulit dijawab dalam kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Menkeu mengatakan untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, maka pejabat tersebut harus dicopot dari jabatan untuk membantu proses pembuktian.
Sekarang, ujarnya, di dalam era media sosial, orang membuat analisa sangat cepat setelah melihat hartanya sangat besar.
“Kita mengatakan praduga tidak bersalah, tapi saya tanya kalau seseorang yang tadinya sekolah sama-sama di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),” jelas Sri Mulyani dalam talkshow Rosi di Kompas TV, pekan ini.
“Kemudian, lulus mulai karir sampai dia sekarang menjadi kepala bagian eselon 3. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu,” tambah Sri Mulyani.
“Kalaupun dapat warisan juga biasanya dibagi dengan semua keluarganya yang lain gitu ya. Jadi banyak hal tanpa kami melawan praduga tidak bersalah,” sambung Menteri Keuangan.
Di sisi lain, dia mengatakan prilaku anak Rafael dan penyusutan terhadap asal usul harga Rafael mengghadapkan semua jajaran Kementerian Keuangan pada situasi sulit.
Dia mengibaratkan kasus Rafael dengan pepatah nilai setitik seluruh susu satu belanga menjadi rusak. Artinya, semua jajaran Kemenkeu dianggap sama dengan pejabat pajak yang saat ini sedang dalam pemeriksaan PPATK dan KPK itu.
Situasi ini, jelasnya, tidak bisa dibiarkan tetapi harus di luruskan dan Kementerian Keuangan harus mulai membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bendahara Negara yang menjadi pengumpul dana wajib pajak.
“Seluruh Kementerian Keuangan akan dianggap bersalah sampai kami provent bahwa kami tidak salah. Jadi pengumuman ini (pencopotan RAT dari jabatannya-red) adalah sebuah langkah yang terpanggil secara moral,” jelasnya.
“Saya merasakan suatu urgensi saya harus menyelamatkan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Namun, saya juga harus bisa menunjukkan keberpihakan terhadap persepsi masyarakat yang sudah menghakimi kami. Itulah titik yang harus kami ambil,” tegasnya.
Selain dari proses hukum dia mengatakan prilaku pamer harta keluarga pejabat dan pejabat itu sendiri melanggar etika dan budaya Pemerintah.
Dia mengatakan masyarakat biasa berbeda dengan pejabat publik. Pejabat publik, paparnya, dibatasi oleh etika dan nama baik lembaga negara.
“Pejabat negara adalah wakil dari instansi Anda, meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras, tetapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap Bendahara Negara seperti kami itu sensitif,” ujarnya.
“Maka yang disebut asas kepatutan dan kepantasan itu penting jadi tolong hati-hati menggunakan media sosial, mau istrinya, mau anaknya, mau suaminya, tolong itu semuanya juga dijaga kesopanan kepantasan kepatutan dijaga karena bisa memunculkan fitnah juga,” terang Menkeu Sri Mulyani.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaterkini
#beritaviral