Tak Wajib Skripsi, Sejumlah Perguruan Tinggi Sambut Positif Perubahan Standar Kelulusan Mahasiswa

Rektor IPB University Arif Satria mengatakan pihaknya mendukung transformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa menentukan minatnya.

Dan salah satu satu dampak yang paling terasa terhadap dosen adalah beban dosen terkait administrasi berkurang drastis.

“Dengan demikian kami bisa fokus pada penyiapan SDM unggul yang sesuai (compatible) terhadap perubahan masa depan dan fokus pada outcome pembelajaran,” jelasnya, merespons terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar Episode Ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi soal syarat kelulusan mahasiswa. Mulai tahun ini, mahasiswa yang ingin meraih sarjana tidak harus mengerjakan skripsi.

Namun, selain skripsi, tugas akhir bisadiganti dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya. Jadi tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi.

Lebih lanjut, Arif Satria mengatakan bahwa saat ini kita fokus pada learning outcome berupa peningkatan kompetensi dan keterampilan nonteknis (soft skills). Maka, dari sisi aturan Permendikbudristek yang baru ini sudah fleksibel.

“Ruang fleksibilitas yang dihadirkan Permendikbudristek ini menjadi modal agar sesuai dengan kebutuhan zaman di masa depan dan yang paling penting menghasilkan learning outcome yang baik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis Kemenristekdikbud, Rabu (30/8/2023).

Rektor Universitas Teknik Sumbawa

Sementara itu, Rektor Universitas Teknik Sumbawa, Chairul Hudaya mengatakan pemikiran ini sudah ada jauh-jauh hari.

“Hari ini kami mendapat jawaban, tentu saja dengan memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi”.

“Kami bisa menentukan sikap, keterampilan umum maupun khusus, dan ini memberikan keleluasan buat kampus tanpa menurunkan kualitas pembelajaran,” tuturnya.

Terutama bagi pendidikan tinggi di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan berbeda dengan wilayah lain.

Menurut Chairul Hudaya, dengan memberikan keleluasaan, pihaknya bisa mewujudkan SDM unggul yang konkret.

Dukungan juga muncul lantaran Permendikbudristek ini memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi.

Salah satunya, soal standar kompetensi lulusan yang tidak lagi dijabarkan secara rinci dan kaku.

Penyederhanaan tugas akhir ini akan meningkatkan mutu lulusan.

Jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib.

Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Senada dengan itu, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Ali Ridho Barakbah, menyambut baik kebijakan ini.

“Kami dari vokasi berterima kasih dengan aturan ini karena kami bisa fokus pada penyelesaian masalah riil di lapangan bersama dosen, mahasiswa, dan mitra (industri) melalui program based learning tanpa menyalahi aturan,” pungkas Ali Ridho.

Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi ini memudahkan perguruan tinggi untuk memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam melakukan diferensiasi misi.

Kampus juga dapat mengurangi beban administrasi dan finansial untuk akreditasi.

Kebijakan ini juha dapat meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan.

Serta pengabdian masyarakat tanpa menurunkan kualitas pembelajaran.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini