Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022 mencapai Rp1,26 triliun.
Angka ini naik sekitar 61% dibanding tahun sebelumnya, yang hanya berkisar Rp784 miliar.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini, PNBP yang diperoleh tahun 2022 tertinggi sepanjang sejarah dari subsektor perikanan tangkap.
“Torehan ini berkat upaya perbaikan yang dilakukan pemangku kepentingan dan menjadi bukti tumbuhnya subsektor perikanan tangkap,” ujar Zaini, Senin (2/1/2023).
Adapun jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 menurut Zaini, yaitu 4.347 surat izin usaha perikanan (SIUP).
Kemudian, 7.760 perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan/surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan 770 perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan/surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).
Di samping jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan, kinerja pembangunan perikanan tangkap tahun 2022 juga menunjukkan perkembangan yang positif.
Rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) sampai bulan November 2022 adalah 106,56. Jumlah produksi perikanan tangkap hingga triwulan III tercatat sebesar 5,96 juta ton dengan nilai produksi mencapai Rp182,59 triliun.
Dikatakan Zaini, pihaknya telah menggulirkan sejumlah bantuan untuk nelayan berupa intervensi kegiatan di 120 lokasi kampung nelayan maju.
Kemudian, pemberian bantuan berupa 14.632 unit alat penangkapan ikan, 47 unit kapal perikanan, 140 unit mesin kapal perikanan, 50 unit vessel monitoing aid (VMA) dan 2 unit rumah ikan.
Beri Bantuan
Di samping itu, juga telah dilaksanakan fasilitasi perlindungan nelayan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yakni bimtek permesinan untuk 1.461 nelayan.
Bimtek alat penangkapan ikan untuk 700 nelayan, bimtek cara penanganan ikan yang baik untuk 920 nelayan, serta bimtek diversifikasi untuk 2.190 nelayan.
Sedangkan untuk sertifikasi dan fasilitasi yang dilakukan yakni sertifikasi bagi 11.488 awak kapal perikanan/nelayan, penerbitan 12.190 Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 9.734, fasilitasi pendanaan usaha nelayan untuk 2.037 calon debitur dan 925 debitur.
Fasilitasi 201.735 dokumen perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, peningkatan kapasitas 2.500 kelompok usaha bersama.
Kemudian, fasilitasi 308.858 awak kapal perikanan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pelaksanaan bakti nelayan di 65 lokasi dengan penyerahan 65.000 paket bantuan perbekalan melaut.
Zaini juga mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan sarana untuk penangkapan ikan terukur dengan pengembangan pelabuhan perikanan.
“Para petugas yang andal juga telah disiapkan untuk melaksanakan implementasi PNBP pascaproduksi pada awal tahun 2023,” ujar Zaini. *
Editor: Addinda Zen
Email : addindazen@esensi.tv