Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan. Ketiga arahan itu terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas (Migas) serta pertambangan.
Pertama, agar semuanya berjalan lewat mekanisme hukum yang baik. Kedua, perhitungan ekonomi yang baik.
Yang ketiga harus betul-betul berdampak pada kepentingan negara dan rakyat.
“Itulah yang disampaikan Bapak Presiden pada rapat terbatas (ratas),” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/01/2023).
Di dalam rapat, kata Bahlil, juga dibahas perlunya penghitungan kembali terkait sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP).
Bahlil menyampaikan, pemerintah akan terus mengawal investasi, yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional.
“Sekarang itu orang mencari investasi susah, yang sudah existing kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,” ujarnya.
Menteri BUMN juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
Karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.
“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu gas maupun pertambangan kita dorong kepada hilirisasi dengan keterlibatan BUMN dan BUMD,” ujar Bahli.
“Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD. Harus negara mengambil peran secara maksimal,”jelasnya. *
Editor: Darma Lubis