Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas pada pertemuan KTT ASEAN 2023 yang akan dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah, mengatakan, para pemimpin ASEAN menaruh perhatian tinggi terhadap isu tersebut.
Sebab, menurut catatan, kasus perdagagan orang atau TPPO di kawasan ASEAN semakin banyak. TPPO terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Seperti yang terjadi belum lama ini, mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan sebagai scammer judi online di Kamboja. WNI yang tertipu dan bekerja di luar negeri tersebut bisa digolongkan sebagai korban TPPO.
“Kejadian ini mendorong Indonesia mengajukan inisiatif penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan tersebut,” kata Fiazasyah, Senin (1/5/2023), di Jakarta.
Dijelaskannya, inisiatif Indonesia ini akan dibahas dan dituangkan dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology.
Kompleksnya permasalahan TPPO, kata dia, memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif. Mulai dari tahapan deteksi, pencegahan, pelindungan, pemulangan, rehabilitasi dan mengatasi akar permasalahan.
Untuk itu, kapasitas para penegak hukum negara anggota ASEAN perlu diperkuat dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, identifikasi korban dan prosekusi.
Diperlukan juga penguatan kerja sama untuk pencegahan, rehabilitasi serta reintegrasi para korban.
KTT ke-42 ASEAN 2023 akan membahas pula isu-isu terkait penguatan institusi ASEAN, visi ASEAN pasca 2025, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Penguatan arsitektur kesehatan di kawasan, serta isu penting lainnya di kawasan dan luar kawasan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang