Twitter Umumkan akan Perluas Izin untuk Jenis Iklan Politik

Di tengah upaya untuk meningkatkan pendapatan, Twitter mengumumkan akan memperluas izin untuk jenis iklan politik yang lebih beragam. Langkah itu berbanding terbalik dengan kebijakan tahun 2019.

Sebagaimana dikutip dari antaranews.com, Rabu (4/1/2023), Twitter juga akan melonggarkan kebijakan untuk iklan yang berbasis sebab-akibat (cause-based ads) di Amerika Serikat (AS).

Dan, bergerak menyelaraskan kebijakan iklan mereka dengan TV dan outlet media lainnya.

Twitter juga melarang iklan politik pada tahun 2019 setelah platform tersebut dan perusahaan media sosial lainnya seperti Facebook dikritik.

Mereka dikritik karena membiarkan informasi yang salah mengenai pemilu yang menyebar di layanannya.

Sejak Musk mengambil alih Twitter pada Oktober lalu, pengiklan korporat pun banya yang hengkang. Hal itu sebagai bentuk respon atas Musk yang memberhentikan ribuan karyawan.

Kemudian memulihkan penangguhan permanen Mantan Presiden AS Donald Trump, dan mempercepat penyediaan fitur verifikasi berbayar yang menyebabkan penipu dapat menyamar sebagai perusahaan publik di Twitter.

Bulan lalu, Musk mempertahankan langkah-langkah pemangkasan biaya dan mengatakan Twitter menghadapi arus kas negatif sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp46,7 triliun tahun depan.

Tentang Twitter

Dilansir dari Wikipedia, Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter.

Akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet.

Dan dijuluki dengan “pesan singkat dari Internet. Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan. Sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.*

 

Editor: Raja H. Napitupulu