Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut TA 2022 yang diserahkan oleh Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit. foto: ist
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
WTP diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan Opini WTP yang ke-9 kalinya diterima Pemprov Sumut, secara terturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (26/5/2023).
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting yang memimpin sidang Paripurna tentang Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2022. Turut dihadiri para wakil ketua, dan seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda serta para pejabat.
Anggota V BPK-RI Ahmad Noor Supit mengatakan, dalam laporan keuangan yang disajikan Pemprov Sumut mendasarkan pada keuangan. Dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas laporan keuangan pemerintah atau LKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, BPK memberkan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-9 kalinya,” ujar Supit.
Pihaknya berharap, capaian tersebut menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu BPK memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut.
“Kiranya capaian ini menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk rakyat,” ujr Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Menurut Edy, capaian Opini WTP ini tidaklah sempurna seluruhnya. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, disempurnakan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan. Di mana hal tersebut menjadi perhatian bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.
“Karena itu kami tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK-RI untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang agar lebih baik lagi,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
PESAWAT kelima C-130J-30 Super Hercules pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah tiba dan mendarat dengan sempurna…
PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 sudah menyiapkan nama-nama yang bakal bertarung di Pilkada serentak…
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus melakukan pelacakan aset milik tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas…
SEJUMLAH permukiman warga terendam banjir yang diakibatkan luapan Sungai Saka dan Sungai Selabung di Kabupaten…
ANDA penggemar tanaman hias, khususnya anggrek? Silakan merapat Kebun Anggrek Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM…
Pemerintah memperpanjang kewajiban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal hingga…