Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, pernah membahas permasalahan energi nuklir supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung. Tapi belum dibuat [fatwanya], terjadi kebocoran di Fukushima. Akhirnya nggak jadi karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” paparnya.
Penjelasan itu disampaikan Wapres saat menerima pengurus Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
Menurut Wapres, perhatian masyarakat itu tentu tertuju pada faktor keamanan. Sebab pernah terjadi peristiwa Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang.
“Masalah yang masyarakat takut itu keamanan,” ucapnya.
“Saya kira pertama memang kita butuh mengantisipasi penolakan, kemudian pemerintah untuk mengambil langkah,” sambung Wapres.
Begitupun, Wapres menampung aspirasi besar dari MEBNI dan akan menyampaikannya kepada Presiden.
“Memang krusial karena 2060 harus zero (emisi) kan. Saya akan bicarakan dengan beliau (Presiden),” ujar Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto memperkenalkan MEBNI adalah Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia.
“Ini sesuatu yang baru karena Maret tahun lalu baru dideklarasikan. Harapan kami bisa mendorong dan mendukung program pemerintah terkait energi nuklir. Energi nuklir dimanfaatkan dengan maksud damai, yaitu PLTN, bukan untuk senjata,” ucap Arnold.
Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono menilai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sudah menjadi suatu keharusan. Tidak perlu ada dikotomi.
Energi tidak mungkin cukup untuk mendorong ekonomi sebesar enam persen apabila tidak ada PLTN. Sebab Indonesia sudah meratifikasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga sudah menuju net zero emission pada 2060.
“Itu kita sudah stated di dunia internasional. Kalau tidak, mungkin beberapa produk ekspor kita tidak akan bisa diterima. Karena menggunakan energi yang kotor, energi yang penuh dengan emisi,” sebutnya.
Diperlukan Keputusan Politis
Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S Effendi mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan tanpa bantuan pendanaan dari APBN.
“Visi nuklir ini adalah visi pendiri bangsa. Dari tahun 1958, Bung Karno mengatakan, negara maju harus menguasai teknologi nuklir. Kalau ini bisa terealisasi, kita bisa merealisasikan visi pendiri bangsa ini,” tambah Bob.
Indonesia kata dia, sudah siap dari sisi regulasi/aturan ataupun sisi investor. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan keputusan politis. Mengingat pembangunan PLTN harus dideklarasikan ke dunia internasional oleh pemimpin negara.
Untuk itulah, MEBNI memohon dukungan Wapres dalam pengembangan PLTN.
“Ada sesuatu yang harus dipercepat supaya program ini berjalan baik. Mohon arahan Bapak Wapres tentang pengembangan energi nuklir, utamanya PLTN,” pinta Arnold.
Adapun mengenai faktor keamanan, MEBNI dalam keterangan persnya menjelaskan, tingkat kematian akibat radiasi nuklir termasuk paling rendah dibandingkan energi lain. Seperti angin, minyak bumi, gas, dan batubara.
Selain itu, teknologi apa pun pasti tidak akan terhindar dari kecelakaan seperti halnya pesawat terbang.
Hadir pula dalam audiensi ini, pendiri MEBNI Surat Indrijarso dan Sekretaris Jenderal MEBNI Heddy Krishyana. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu