Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebutkan tiga strategi pokok untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen. Dan, kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.
Pertama, kata Wapres, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki pensasaran untuk menjangkau keluarga miskin. Yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial.
Dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.
Kedua, melakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
"Yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler. Seperti Bantuan Beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan," kata Wapres.
Meskipun masih adanya berbagai tantangan, pemerintah terus berupaya mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan tahun 2024.
Ketepatan Jumlah dan Waktu Penyaluran
Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wapres menggelar Rapat Tingkat Menteri. Tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Kegiatan digelar di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Selain ketiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program.
Serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.
Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal ini untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024.
Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta para pimpinan lembaga negara terkait. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
