Wapres Lantik Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP),  mengukuhkan enam Anggota BP3OKP, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (29/05/2023).

Adapun keenam Anggota BP3OKP yang dilantik adalah, Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua.

Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat. Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan.

Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan.

Serta Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah dilantik, Wapres memint enam Anggota BP3OKP memastikan program pembangunan  dapat berjalan baik dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

“Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Wapres, Selasa (30/5/2023).

Percepatan Pembangunan Papua

Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua dibentuk untuk membantu percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Sejalan dengan, Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041.

Dalam RIPPP dimuat tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Lebih lanjut, Wapres  menyampaikan empat poin penting yang perlu dipedomani oleh setiap Anggota BP3OKP menjalankan tugas.

Pertama, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.

“Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres mengajak para Anggota BP3OKP, untuk saling berkolaborasi dan menyatukan langkah dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Kedua, segera bekerja dan bersinergi dengan mengambil langkah-langkah strategis.

Serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan untuk percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua.

Ketiga, membangun koordinasi dan sinergi antara segenap pemangku kepentingan.

“Terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua,” sambung Wapres.

Keempat, menjaga integritas, jangan melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan.

Dia menekankan agar Anggota BP3OKP tidak memanfaatkan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini