Meski dimungkinkan dapat memenangkan suara, para peserta Pemilu 2024 diminta tidak menggunakan strategi polarisasi. Menurut Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin hal itu dapat merusak kesatuan negara.
“Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus merusak negara,” kata Wapres di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam “Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024”.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dan, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan perwakilan partai-partai politik.
Karena itu, kata Wapres, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,
Pengalaman pada pemilu lalu kata dia, menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas.
“Alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global,”ucap Wapres dikutip dari Antara.
Kondisi tersebut, menurut Wapres, sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa Indonesia.
“Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi,” ujarnya.
Sesuai Nilai-Nilai Pancasila
Wapres menyebut pemerintah tidak ingin mengulangi pengalaman buruk Pemilu 2019.
“Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024,” tegas Wapres.
Kampanye pemilu kata Wapres, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu SARA.
Diketahui pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik.
Atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR. Atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang