Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka tindakan kriminal ini. Salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
“Saya kira komitmen pemerintah untuk memberantas TPPO itu sudah jelas. Bahkan sudah ada timnya di bawah koordinasi Menko Polhukam,” ungkap Wapres memberikan keterangan pers, Senin (18/12/2023).
Ia mengatakan itu usai menghadiri acara Hari Pekerja Migran Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO itu kata Wapres, dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008. Kemudian diubah dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2021.
Terakhir, pimpinan gugus tugas tersebut diubah, dari semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Kebijakan ini kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, semakin menegaskan komitmen pemerintah. Memberikan pelindungan bagi para pekerja migran.
“Kami berterima kasih sejak Pak Kapolri pimpin, sudah 900 tersangka ditangkap. Dan, kurang lebih 3.000 yang diselamatkan, yang hampir di berangkatkan ke luar negeri,” jelasnya.
Ia berharap, penangkapan pelaku TPPO akan tertangkap hingga ke level bandar dan sindikat.
“Yang ditangkap ini masih ikan teri. Kami berharap, para bandar sindikat yang mengendalikan perdagangan orang ini benar-benar bisa disentuh oleh hukum,” imbuh Benny.
Di masa mendatang, selain penegakkan terhadap pelaku TPPO, perhatian kepada pekerja migran juga akan diberikan pemerintah melalui fasilitas pembiayaan penempatan pekerja migran.
Berapa besar bantuan pemerintah untuk biaya penempatan tersebut kini tengah dikaji Bersama.
“Komitmen pemerintah tentu ingin memberikan yang terbaik buat buruh migran, dan memberikan kemudahan dan keringanan untuk mereka,” pungkas Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu