Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok mendapat sorotan tajan dari warganet.

Pasalnya, paket menu yang didistribusikan dianggap ala kadarnya dengan nilai rupiah jauh di bawah anggaran yang ditetapkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah melalui BKKBN terus melakukan pengawasan.

Menurut Wapres, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan koordinator pelaksana di lapangan,dalam pengawasan stunting.

“Iya, kita sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran,” jelas Wapres,  dikutip Sabtu (18/11/2023) di Jakarta Pusat.

Begitupun Wapres mengatakan, akan menanyakan kebenaran laporan tersebut.

“Nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,” tambahnya.

Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres menyebutkan bahwa dirinya sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah. Ia melihat, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.

Namun dengan adanya kasus viral ini, pihaknya menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk menjalankan standar operasi prosedur (SOP) penanganan stunting yang ada. Termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu.

“Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus]), supaya dilakukan tindakan-tindakan. Supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan [anggaran] itu,” tegas Wapres.

Dalam keterangan pers ini, Wapres didampingi Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu