2024, Gunungkidul Kekurangan Hampir 1.000 Guru

Tahun 2024, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kekurangan sebanyak 986 guru.

Hal itu diungkapkan oleh Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati saat memberikan sambutan Sosialisasi dan Pemahaman Pembiayaan Sekolah Berdasarkan Permendikbud No.75 Tahun 2015, di Gunungkidul, DIY, Jumat (03/11/2023).

“Hasil perhitungan kami, tahun 2024 mendatang, Gunungkidul kekurangan guru SD-SMP sebanyak 986 orang,” ujar dia.

Sementara itu, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut juga masih sangat terbatas.

“Kami berharap semua pihak, termasuk Dewan Pendidikan Gunungkidul dan Komite Sekolah di Gunungkidul dapat mendukung kekurangan guru tersebut,” kata dia.

Tak Ada Anggaran untuk Dewandik

Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan (Dewandik) Gunungkidul Andang Suhartanto mengatakan bahwa tidak ada anggaran yang dialokasikan bagi Dewandik Gunungkidul. Padahal keberadaan Dewandik sangat dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan di daerah tersebut.

“Kami merasa dikerdilkan, sehingga kami beranggapan bahwa Gunungkidul tidak mau dikontrol, tidak mau diawasi bahkan tidak mau bersinergi,” ujar Andang.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 438 /KPTS/2022, Dewandik memiliki fungsi meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu, juga bertugas melakukan pengawasan terhadap Pendidikan sehingga segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemda Gunungkidul Tak Anggarkan

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi mengakui, bahwa tidak ada anggaran Dewandik tahun 2023, alias 0 rupiah. Hal itu, kata dia, disebabkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Gunungkidul.

“Bahkan, untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024, pemda belum dapat mengalokasikannya akibat ketatnya anggaran APBD. Semoga kita bisa anggarkan untuk tahun berikutnya,” jelas dia.

Terkait dana Dewandik tahun 2024, Supriyadi mengaku telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta.

“Saya sudah sejak 2004 berada di Komisi D, dan belum berpindah ke komisi lain karena itu saya akan terus perjuangkan. Tapi memang sangat tergantung dari alokasi pemda,” kata dia.

Senada dengan itu, Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto mengatakan, bahwa anggaran setiap kegiatan hanya mungkin dialokasikan jika pemda setempat memberi perhatian yang cukup.

“Bukan membela pendapat rekan saya Pak Supriyadi, tapi setiap kegiatan bisa memiliki anggaran jika pemda mengalokasikannya,” ungkap Totok saat ditemui di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, kemarin.

 

 

Editor: Dimas Adi Putra/Raja H. Napitupulu