300 Perwira Polisi Filipina Didesak Mundur Karena Terlibat Perdagangan Narkoba

Pemerintah Filipina melalui Menteri Dalam Negeri Filipina Benjamin Abalos Jr mendesak sekitar 300 pejabat kepolisian di negara itu untuk mengundurkan diri karena tersangkut kasus narkoba.

Dia mengatakan keputusan ini dibuat untuk membersihkan lembaga Kepolisian Filipina dari kasua narkoba yang melibatkan perwira dan pejabat Polisi, bahkan ada berpangkat Kolonel dan Jenderal

Dalam keterangan persnya yang disiarkan secara langsung sejumlah TV Manilla, hari ini, Rabu (4/1/2023), Abalos mengatakan Pemerintahan Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. akan membersihkan kepolisian dari jaringan bisnis narkoba.

“Ini adalah cara membersihkan Kepolisian dari jaringan narkoba. Mari kita mulai dari awal lagi. Kita membutuhkan  kepercayaan masyarakat,” jelasnya, seperti dilansir Antara.

Permintaan kepada perwira Polisi untuk mengundurkan diri merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah Filipina untuk memberantas narkoba dari jajaran aparat keamanan karena karus jual beli narkoba di Kantor Polisi meningkat. Tahun lalu, sudah diadili lebih dari 10 perwira Polisi karena diduga terlibat narkoba.

Dia mengatakan sejumlah pejabat yang terlibat perdagangan narkoba bahkan sedang menduduki posisi strategis dan penting. Ada sektiar 300 Polisi berpangkat Kolonel hingga Jenderal yang memiliki 270.000 anggota.

Dalam enam bulan terakhir, pihak berwewenang telah menyita metamfetamin senilai total 10 miliar peso (sekitar Rp2,8 triliun), termasuk rekor penyitaan 990 kg obat terlarang yang nilainya ditaksir mencapai 6,7 miliar peso (sekitar Rp1,9 triliun) pada Oktober 2022.

Sementara itu, Kolonel Polisi Redrico Maranan, Kepala Divisi Informasi Publik, mengatakan pihaknya akan mengeikuti keputusan Pimpinan politik dan mengatakan yakin keputusan ini adalah yang terbaik untuk organisasi Kepolisian.

Aksi bersih-bersih aparat kepolisian dari jaringan narkoba merupakan bagian dari Perang Terhadap Narkoba yang  dicanangkan Rodrigo Duterte sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada 30 Juni 2016.

Namun, Duterte mendapatkan kecaman dari Pemerintah dan lembaga internasional karena dinilai pembunuhan di luar pengadilan adalah kejahatan kemanusiaan.*

 

 

Editor: Erna Sari Ulina Girsang