Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2 makin hari makin bersinar. Dukungan dari partai-partai koalisi semakin mendongkrak suara pasangan beda generasi tersebut.
Hal itu juga ditambah dengan visi misi yang disampaikan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045″.
Ditulisan terdahulu (1) telah dijabarkan 3 dari 8 program Hasil Terbaik Cepat yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Program itu akan dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran periode 2024-2029 jika terpilih nantinya.
Di bagian kedua (2) ini, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani kembali memaparkan program keempat Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran.
Yakni, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
Karena itu, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama. Juga terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.
Prabowo juga akan melakukan perbaikan sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
“Prabowo ingin semua anak-anak bangsa Indonesia harus bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar,” kata Rosan, Rabu (22/11/2023) di Jakarta.
Program Kesejahteraan
Kelima, lanjut Rosan, Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Menurut Prabowo-Gibran, masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan. Dan, menambahkan Kartu Anak Sehat.
Tidak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan menambahkan program kredit usaha bagi petani peternakan, perikanan, perkebunan, kredit usaha produksi pangan rakyat, nelayan.
Begitu juga kredit usaha bagi masyarakat pesisir, industri hilir UKM, Start Up, dan kredit untuk para generasi millenial dan generasi Z.
“Semuanya akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha sekaligus memberantas kemiskinan,” papar Rosan.
Menaikkan Gaji dan Reformasi Kebijakan Perpajakan
Program keenam Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran, adalah menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga
kesehatan, dan penyuluh. Begitu juga dengan gaji TNI/POLRI, dan pejabat negara.
Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) dalam kondisi sejahtera. Karena itu,
pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.
Melalui UMP dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
Program ketujuh, lanjut Rosan, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung
Tunai (BLT). Dan, menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Ditargetkan dapat merenovasi
atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah),” jelasnya.
Sementara di perkotaan lanjut Rosan, perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house). Dan, 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) atau rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa.
Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
Terakhir atau program kedelapan, sambung Rosan, adalah Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
Dikatakannya, reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan PNBP serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya.
“Pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan
peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pendirian badan penerimaan negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan
negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu