Masyarakat Datangi DPR RI Imbas Revisi UU Desa

Gedung  DPR RI  kembali didatangi elemen masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Demonstrasi ini digelar di depan  Gedung DPR RI,  Rabu (05/07/2023) pagi ini pukul 09.30 WIB.

Sejumlah polisi pun turut menghimbau masyarakat yang  melintas dari arah Semanggi menuju Slipi untuk menghindari jalan tersebut dan kembali mencari jalan alternatif.

Hal ini disampaikan Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter @TMCPoldaMetro.

“Hari ini tanggal 5 Juli 2023 di depan DPR/MPR sedang berlangsung aksi menyampaikan pendapat oleh elemen masyarakat,” kata Karosekali dalam video itu.

Himbauan Polda Metro

“Untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi saat ini terjadi kepadatan, kami imbau kepada warga masyarakat yang akan melintas dari Semanggi ke Slipi agar mencari jalur alternetif lain,” lanjut dia.

Dari video tersebut terlihat massa sudah tiba di depan Gedung DPR untuk melakukan aksi penyampaian pendapat, juga terlihat situasi arus lalu lintas di lokasi terpantau ramai, namun belum sampai menyebabkan kemacetan.

Demo Para Kades

Demonstrasi para kades ini masih terkait dengan revisi UU Desa yang tengah digodok oleh DPR RI.

Dilansir juga dari Tribunbanten, Aksi demo yang akan dilakukan kades dan parades di Kabupaten Serang pada Rabu 5 Juli 2023. Kades Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Hidayat mengatakan, masa aksi akan bergerak menuju gedung DPR RI mulai pukul 05.00 WIB.

Kordinator Kepala Desa di Kabupaten Serang ini menjelaskan, ada 25 bus di yang berangkat ke Jakarta.

“Yang udah isi absen ada 25 bus yang akan berangkat. Memang enggak berangkat semua karena ada acara,” jelasnya.

Demonstran Berasal Dari APDESI

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengungkapkan, pihaknya akan mengorganisir para Kepala Desa alias Kades se-Provinsi Banten, untuk melakukan aksi unjuk rasa ke DPR RI, Jakarta.

Dalam aksi demo DPR RI diperkirakan massa yang hadir 19 ribu massa aksi dari Banten, yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa lainnya.

Terkait Revisi UU Desa

Aksi ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Desa no. 6 Tahun 2014.  Menurut Rafik dalam revisi Undang-undang tersebut, ada beberapa poin yang dirasa kurang ada keberpihakan ke kepala desa.

Rafik menegaskan, bahwa dalam aksi ini yang paling penting adalah memperjuangkan terkait revisi UU desa asas subsidioritas dan rekognisi agar terus terjaga.

 

Editor : Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen