Saat ini, institusi BRIN mengalami masa transisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong institusi. Agar berbagai penelitian yang ada di institusi tersebut bisa menjadi katalisator pembangunan. Hal itu disampaikan Menkeu ketika menghadiri kunjungan kerja Dewan Pengarah BRIN di Cibinong, Jawa Barat, pada siang ini (05/07).

Turut hadir dalam event ini sejumlah jajaran Dewan Pengarah BRIN. Seperti Megawati Soekarnoputri selaku Ketua, Prof. Emil Salim selaku anggota, Sudhamek selaku Sekretaris, dan Bambang Kesowo selaku anggota.

Masa Transisi BRIN Perlu Tim Atasi Berbagai Keluhan

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pesan. Antara lain terkait masa transisi dari institusi BRIN yang memerlukan effort dan kerja sama lebih. Untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik.

“Namanya menyatukan begitu banyak kementerian lembaga menjadi satu lembaga, Anda bisa bayangkan organisasinya, manusianya, anggarannya, dan kemudian cara kerjanya itu pasti harus berubah” ujar Sri Mulyani.

Oleh karenanya, Dewan Pengarah meminta adanya tim transisi yang bisa menangani secara proaktif berbagai keluhan serta persoalan yang muncul sebagai dampak dari proses transisi.

Menkeu juga memaparkan peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang selama 3 tahun terakhir ini membiayai berbagai pembangunan dan pengisian fasilitas di BRIN. Selain itu, Menkeu mengungkapkan ketersediaan anggaran kompetitif penelitian yang dikelola oleh LPDP sebanyak setengah triliun untuk membantu memfasilitasi riset yang bersifat multi years.

Menkeu Harapkan Transisi di BRIN Berjalan Baik

“Kita berharap transisinya bisa dikelola secara baik. Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa kemudian berubah sesuai yang tadi semangat disampaikan oleh Ibu Mega. Inovatif, kreatif, dan juga semangat disiplin untuk melakukan penelitian terutama yang sesuai prioritas nasional”, jelas Menkeu.

Menkeu pun mendorong riset mengenai biodiversitas mengingat hal tersebut adalah salah satu indikator kompetensi suatu negara di fora global.

“Karena memang dalam berbagai pertemuan internasional, biodiversity ini akan menjadi indikator sebuah negara. Yang mampu untuk menjaganya itu dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai kompetensi, termasuk melindunginya”, ujarnya.

Sebagai penutup, Menkeu mengutarakan harapannya kepada para peneliti BRIN agar dapat berkontribusi dalam menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai proses yang tidak merusak keberagaman lingkungan.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen