Anggaran Bansos Meledak, Jangan Jadikan Orang Miskin untuk Mengeruk Suara

Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja atau anggaran bansos (bantuan sosial) yang disalurkan oleh pemerintah.

Anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun tersebut rentan dengan penyalahgunaan. Bahkan, dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya diberikan di tengah tahun politik.

Bahkan anehnya, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dilibatkan dalam pembahasan dan penyaluran Bansos tersebut. Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos.

“Kenapa anggaran bansos melonjak drastis. Bahkan tidak melibatkan Kementerian Sosial sebagai kementerian teknisnya?” tanya Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Said Abdullah mengatakan, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan.

“Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun,” katanya.

Ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang yang terkena “pemotongan” anggaran. Diindikasikan anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

Padahal, anggaran-anggaran pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat.

Kemudian, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.

“Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin. Berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan,” jelasnya.

Indonesia kata dia, bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal.

Jangan Jadikah Rakyat Miskin untuk Mengeruk Suara

Said menegaskan, program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi.

Yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik. Ia pun menekankan agar tidak menjadikan rakyat miskin sebagai aset elektoral.

“Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu. Seolah olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan. Tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik,” lanjutnya.

Ia berharap agar seluruh penerima bansos dapat tetap teguh pendirian politiknya. Rakyat miskin tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024. Tanpa perlu khawatir atas ancaman penghapusan nama penerima bansos.

“Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara. Dan, penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum,” tutup Said Abdullah. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu