ASEAN Kritik Rencana Pertemuan Thailand- Junta Myanmar

Banyak pihak kritisi niat Thailand mengadakan pertemuan informal dengan junta militer Myanmar. Kritik juga datang dari anggota parlemen ASEAN yang mengurusi Hak Asasi Manusia (APHR). Rencana Thailand ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar.

Wakil Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), Charles Santiago menyampaikan, keputusan Thailand ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap persatuan ASEAN maupun hak asasi rakyat Myanmar.

“Ketetapan pemerintah Thailand untuk mengadakan pertemuan ini, meskipun mendapat penolakan dari ketua ASEAN, Indonesia, serta Singapura dan Malaysia, menunjukkan ketidakpeduliannya yang arogan terhadap persatuan ASEAN, hak asasi manusia rakyat Myanmar, dan bahkan kehendak warga negaranya sendiri,” dikutip dari pernyataan resmi APHR (19/6).

Wakil Perdana Menteri Thailand, Pramudwinai, diketahui mengirim surat undangan menteri luar negeri ASEAN lainnya untuk ‘diskusi informal’ pada 18-19 Juni. Pengiriman undangan ini diketahui dari dokumen yang bocor.

Atas undangan tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan penolakan pada 15 Juni. Begitu pula dengan Malaysia yang merilis pernyataan penolakan pada 18 Juni.

Meski begitu, Pramudwinai tetap bersikeras pada keputusannya mengadakan diskusi tersebut. Ini merupakan lanjutan dari ‘The Track 1.5’ yang diadakan di Thailand pada bulan Maret lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh Kamboja, Laos, Vietnam, China, Bangladesh, dan Jepang.

Santiago menyebut, ‘Track 1.5’ melemahkan kredibilitas ASEAN terkait kemampuan penyelesaian krisis di Myanmar.

“Pertemuan ‘Track 1.5’ juga melemahkan kredibilitas ASEAN atas kemampuan mereka untuk menyelesaikan banyak krisis yang terjadi di Myanmar,” kata Santiago.

Ia juga mendorong Indonesia sebagai ketua ASEAN melakukan penyelidikan atas pengabaian dan ketidakhormatan Thailand. ASEAN harus bekerja sama untuk menuntut pertanggungjawaban junta militer.

Thailand: Harusnya ASEAN Berterima Kasih

Setelah mendapat penolakan atas rencana pertemuannya dengan Myanmar, Pramudwinai menyebut, negara-negara ASEAN seharusnya berterima kasih. Menurutnya, Thailand menjadi satu-satunya yang proaktif mendorong penyelesaian krisis Myanmar.

“Kami dapat mengatakan bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang ingin masalah ini (Myanmar) segera berakhir. Negara-negara ASEAN.”

Thailand menyatakan, pertemuan informal dengan junta militer Myanmar bukanlah sikap memihak. Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha menyebut, Thailand mengalami dampak dari krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

“Kami menderita lebih dari yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat serta perbatasan laut,” jelasnya.

Sejak 2021, junta militer Myanmar telah diboikot negara-negara di ASEAN. Boikot ini dilayangkan setelah melancarkan kudeta pada Februari 2021.

Akibat kudeta Myanmar, banyak warga sipil tewas. Bahkan, bentrok terjadi antara militer dan kelompok sipil bersenjata yang terorganisir.

 

 

Editor: Dimas Adi Putra