BI Diminta Evaluasi Penerbitan dan Pengawasan QRIS/Ist
Bank Indonesia (BI) diminta untuk memperkuat peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di antaranya. dengan memperkuat data-data mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan begitu pengendalian inflasi lebih efektif.
“Problem-nya adalah tidak mudah mendapatkan data-data produksi dan distribusi terhadap komoditas tertentu,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P.
Ia mengatakan itu usai memimpin pertemuan dengan jajaran mitra kerja Komisi XI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (6/4/2023).
Ke depan, lanjut Dolfie, BI melakukan fungsinya dengan memperkuat TPID. Memperkuat data-data produksi dan distribusi. Sehingga pengendalian inflasi lebih efektif.
Dikatakannya, produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya inflasi di suatu daerah. Karenanya dibutuhkan neraca pangan, agar BI dan Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi inflasi.
Menurut Dolfie, faktor penyebab inflasi sebagian besar dikarenakan harga yang diatur Pemerintah secara nasional. Seperti harga pangan yang meliputi beras, telur, cabai dan lain sebagainya.
Apalagi, baru-baru ini Badan Pangan Nasional juga telah mengeluarkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah terbaru. Faktor kedua adalah BBM, yang terkait dengan kenaikan-kenaikan otomatis yang dikaitkan dengan harga pasar.
Yang ketiga adalah transportasi udara. Ini juga adalah harga-harga yang diatur oleh Pemerintah.
“Kalau kita lihat nilai dampaknya itu masih relatif terkendali dan amat kecil,” ujarnya.
Namun, dari semua penyebab inflasi di atas, hal yang perlu dikhawatirkan sekarang kata dia, adalah komoditas-komoditas menjelang Idulfitri.
Seperti sembako, meliputi beras, telur, dan lain sebagainya. Termasuk, BBM karena akan terjadinya arus mudik Lebaran.
Begitupun, kata Dolfie, hal-hal tersebut masih cukup terkendali, namun stok yang dikhawatirkan akan menjadi masalah.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Yogyakarta tanggal 3 April 2023, Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2023 secara umum mengalami kenaikan.
“Terjadi inflasi year-on-year sebesar 6,11 persen atau kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,06 pada Maret 2022 menjadi 116,78 pada Maret 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar 0,60 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar 1,05 persen,” jelasnya.
Jika melihat tren perkembangan harga berbagai komoditas di Provinsi Yogyakarta dari Januari sampai Maret 2023, secara umum mengalami kenaikan harga. Ini akan berdampak terhadap daya beli di masyarakat.
Hadir dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta di antaranya Sihar Sitorus, Masinton Pasaribu, Marinus Gea (F-PDIP).
Agun Gunanjar Sudarsa, Puteri Anetta Komarudin, Zulfikar Arse Sadikin (F-PG), Hidayatullah (F-PKS), dan Ahmad Yohan (F-PAN). *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
Dunia pendidikan saat ini sedang digemparkan dengan berbagai temuan perilaku akademisi. Disebutkan, ada akademisi asal…
Kesibukan Generasi Z saat ini semakin meningkat. Durasi pekerjaan atau aktivitas yang semakin tinggi pun…
INDEKS Data Nasional (IDN) merilis hasil survei nama calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada Serentak…
Udara Jakarta masuk peringkat ke-5 dunia sebagai kota yang paling polusi. Sejak hari ini, Jumat…
Menyediakan nutrisi yang seimbang dan bergizi bagi bayi adalah salah satu prioritas utama bagi setiap…
POLRI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kepolisian Nasional Filipina menangkap gembong narkoba…