Home » BPP HIPMI Harapkan Pemerintah Fasilitasi Kredit Hingga Rp100 M

BPP HIPMI Harapkan Pemerintah Fasilitasi Kredit Hingga Rp100 M

by Lala Lala
2 minutes read
HIPMI

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) berharap dukungan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi usaha level menengah. Sehingga usaha menengah di Indonesia dapat memproduksi barang-barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Dr. Anggawira saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/05/2024).

“Ini perlu ada suatu terobosan, formulasi, dan mekanisme agar teman-teman bisa bergerak menjadi suatu usaha yang levelnya industri. Karena memang nilai tambah adanya di sektor tersebut,” ujar Anggawira.

Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Ia menjelaskan, hingga saat ini pemberian kredit telah berjalan dengan baik. Khususnya bagi usaha-usaha mikro dan kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga peningkatan mekanisme leverage kredit ke usaha menengah mendesak untuk diwujudkan.

“Sebenarnya kalau untuk level mikro, pemerintah sudah banyak berikan insentif dengan adanya KUR, sudah cukup baik. Nah yang kita harapkan adanya mekanisme kredit untuk usaha-usaha di level menengah,” terang dia.

Menurut dia, mekanisme kredit kepada usaha level menengah sangat penting, dengan kisaran nilai kredit antara Rp20-100 miliar.

“Kalau kita bisa meng-up kreditnya ke usaha menengah, sangat baik. Sebab bukan hanya menjadi barang setengah jadi, tapi sudah menjadi barang jadi,” katanya lagi.

Baca Juga  Erwin Aksa Minta HIPMI Unggul Hadapi Era Digitalisasi 4.0

Data BKPM mencatat, peningkatan nilai tambah suatu produk dari bahan mentah menjadi barang jadi, mencapai kisaran 100 kali lipat.

Misalnya, bauksit sebagai bahan mentah aluminium, ketika dijual harganya hanya US$24-30 per ton. Namun ketikai diolah menjadi aluminium, harganya menjadi US$2.594,5 per ton. Artinya, nilai tambah aluminium melonjak hingga 100 kali lipat dibanding harga bauksit sebagai bahan mentahnya.

Dukung Pengusaha Daerah

Sementara itu, mantan Ketua Umum BPD HIPMI DIY Teddy Ghani Karim mengakui, peran pemerintah pusat mendorong terwujudnya mekanisme kredit bagi usaha menengah sangat penting.

Tujuannya, untuk mengoptimalkan potensi nilai tambah produk UMKM secara masif. Sekaligus upaya mencegah produk-produk mentah dan setengah jadi.

“Kalau anggota HIPMI DIY bisa mendapatkan sedikitnya nilai tambah produk sekitar 10-20 kali lipat saja, maka perputaran ekonomi di DIY sangat menjanjikan,” papar dia.

Hanya memang, kata dia, harus diakui bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut diperlukan modal yang tidak sedikit.

“Jadi, kredit bagi usaha menengah kami harapkan bisa segera dikucurkan kepada anggota HIPMI, sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional,” imbuh Teddy.

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life