Kurangnya sinergitas antara PT Inalum dan PLN menyebabkan produksi aluminium PT Inalum terhambat. Padahal kebutuhan aluminium dalam negeri saat ini cukup besar.
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril menyayangkan belum adanya kata sepakat terkait harga, antara Inalum dan PLN.
Nasril mengatakan, Inalum merupakan BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, hitungan produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun.
Sementara demand atau kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta ton per tahun. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia harus import.
“Padahal kita kaya dengan bauksit. Hal ini karena inalum tidak memilik energi listrik yang cukup untuk proses produksinya,” ujar Nasril dalam keterangan tertulis, Minggu (17/7/2023), di Jakarta.
Sebelumnya, Komisi VII melakukan kunjungan kerja reses ke Sumut, Jumat (14/7/2023).
Dijelaskannya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang “dimiliki” Inalum tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk mencapai target produksinya.
Seperti PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga, PLTA Asahan I. Sehingga Inalum butuh tambahan energi listrik yang tentu saja bisa diperoleh dari PLN.
Sayangnya, kata Nasril, sampai hari ini belum ada kata sepakat terkait harga untuk pemenuhan energi listrik dari PLN ke Inalum. Dengan kata lain, ada selisih harga yang sudah lama jadi masalah yang tak kunjung mendapat kesepakatan antara kedua BUMN tersebut.
“Miris kita melihat, sangat kurangnya sinergitas antara BUMN kita. PLN tidak mampu melakukan kerjasama dengan baik dengan industri aluminium kita. Sehingga membuat Indonesia harus impor aluminium,” ujarnya.
Panggil Kedua Belah Pihak
Nasril menilai Pemerintah harus turun tangan melakukan konsolidasi ke dua belah pihak. Mengingat kedua perusahaan tersebut adalah sama-sama BUMN.
Bahkan, Komisi VII juga mendesak Menteri ESDM untuk memanggil kedua membelah pihak, agar segera diselesaikan persoalan harga. Sehingga ditemukan titik tengah yang baik.
Dirut PT Inalum, Danny Praditya mengakui selama ini masalah harga yang belum ada sepakat memang menjadi kendala. Namun saat ini pihaknya bersama PLN sudah melakukan pertemuan, mencari solusi beberapa opsi lain.
Di antaranya dengan kemungkinan melakukan kerjasama operasional ataupun joint venture. Di mana aset kedua perusahaan akan dijadikan satu dan PLN akan bisa mendapatkan upside dari kepemilikan hasil produksi Inalum.
“Kami menyadari teman-teman PLN punya keekonomian pembangkitannya dan tentu kebijakannya akan mempengaruhi sektor lainnya. Karena itu kami mencoba mencari beberapa opsi lain. Termasuk Joint Venture atau kerjasama operasional. Insyallah dalam waktu dekat akan ketemu solusi bersama,” jelas Danny. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang