Buruknya pelayanan jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun selalu terulang. Ada saja kisah pilu tak menyenangkan yang dibawa pulang ke Tanah Air.
Negara pun diharapkan mampu serius mengubah alur cerita jemaah haji Indonesia menjadi berujung bahagia. Dengan mengedepankan pelayanan yang lebih baik.
Pemerintah diminta memasukkan poin-poin hukuman (denda) dalam kontrak kerja dengan penyedia layanan haji (Masyariq) untuk pelayanan haji ke depannya.
Pasalnya, sebagian jemaah haji Indonesia tidak terurus dengan baik selama menjalani ibadah di Tanah Suci Makkah. Khususnya saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Mereka sempat telantar karena bus lambat menjemput, tidur di luar tenda karena jemaah overload. Hingga enggan ke toilet yang antreannya semrawut.
Karena itu, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Yandri Susanto, meminta masyariq yang tak menyediakan layanan (lalai) harus mengembalikan pembayaran.
“Uang yang dikembalikan dari masyariq, itu nanti dikembalikan lagi ke jemaah haji,” ujarnya di Makkah, Sabtu (1/7/2023).
Menurutnya, pengelola ibadah haji semenjak di Arafah hingga Mina adalah penyedia layanan haji (masyariq). Mereka diajukan Pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia mengikat kontrak dengan para masyariq ini. Karena memang peraturan di Saudi hanya mereka yang diberi wewenang mengurus pelayanan haji.
Kinerja Masyariq Mengecewakan
Wakil Ketua MPR dari fraksi PAN ini menilai kinerja masyariq-masyariq dari Arab Saudi terbilang mengecewakan. Jemaah Indonesia mengalami berbagai masalah yang menguji kesabaran selama beribadah di Armuzna.
Telantar dari subuh hingga siang hari tanpa bekal makanan dan minuman di Muzdalifah. Lalu tak kebagian tempat tidur karena penuhnya tenda di Mina.
“Ada pula masalah toilet mampet dan tak keluar air hingga mengakibatkan sebagian jemaah enggan berurusan dengan Mandi Cuci Kakus (MCK),” paparnya.
Timwas mendorong pemerintah Indonesia agar protes keras terkait kinerja masyariq-masyariq ini. Protes keras kata dia, bisa dilayangkan ke Pemerintah Saudi yang menyodorkan mereka ke Pemerintah Indonesia.
Perjanjian secara hukum antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan pengelola masyair (ongkos haji, red) itu juga harus lebih detail. Dan, juga berada dalam kerangka sifatnya dokumen yang ada legal draftingnya.
“Jadi ada landasan legalnya, landasan hukumnya. Sehingga apabila terjadi hal-hal seperti ini kita bisa menuntut pengembalian uang,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang