Debat Keempat Pilpres, Cak Imin: Pemerintah Abaikan Petani dan Krisis Iklim Tidak Ditangani Serius

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Pemerintah masih mengabaikan hak-hak petani, sedangkan krisis iklim yang telah menyebabkan banyak bencana alam tidak ditangani dengan serius.

Mengutip pendiri NU, Cak Imin mengatakan petani adalah penolong negeri, akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan Pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa data BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini, telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, berjumlah hampir 3 juta,” jelasnya saat menyampaikan visi, misi dan program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, dalam debat keempat Pilpres 2024, di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Ini artinya, lanjut Cak Imin, 16 juta petani hanya memiliki tahan setengah hektare, sementara itu ada satu orang yang memiliki tanah seluas 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan oleh negara kepadanya.

Di sisi lain, dia mengatakan pihaknya sangat meyakini upaya pengadaan pangan nasional melalui Food Estate terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menimbulkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan di Indonesia.

“Ini harus dihentikan,” jelasnya.

Krisis iklim, ujarnya, sudah terjadi. Masyarakat sudah menyaksikan bencana terjadi di mana-mana.  Negara, menurutnya, harus serius mengatasi hal ini, tidak mengandalkan proyek Giant Sea World yang tidak mengatasi masalah.

Penanganan Krisis Iklim

Indonesia, terangnya, harus sadar bahwa penanganan krisis iklim harus dimulai dari etika. Etika lingkunan ini intinya adalah keseimbangan alam, tidak menang-menangan. Manusia, hewan dan alam.

Pemerintah selama ini tidak seimbang dalam melakukan pembangunan sehinga memicu terjadinya krisis iklim yang serius.

Sedangkan, jelasnya, anggaran untuk mencegah dan mengatasi masalah perubahan iklim masih diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Dengan kesadaran ini, terangnya, maka rakyat harus menyadari bahwa pembangunan nasional harus berpijak kepada keadilan. Keadilan ekologi, keadilan antar-generasi, keadilan agraria dan keadilan sosial

“Saudara-saudara sekalian, dalam melaksanakan pembangunan, rakyat harus dilibatka karena Pemerintah hanyalah pelaksana negeri ini,” lanjutnya.

Oleh karen itu, terangnya, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan.

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupul