Komisi II DPR RI mengingatkan kembali kepada Pemerintah agar merampungkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu sebelum Desember 2024 sebagaimana amanat dari UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Untuk itu dalam waktu dekat, Komisi II akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian PAN & RB untuk membicarakan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Manajamen ASN. Sehingga, RPP Manajemen ASN akan memberikan jalan bagi tata kelola ASN kedepan.
“Termasuk menuntaskan persoalan 2,3 juta tenaga honorer di tanah air, sehingga dapat selesai di masa akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas Wakil Ketua Komisi II, Syamsurizal, dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/3/2024)
Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 yang akan diselenggarakan beberapa waktu mendatang.
Kunsfik dilakukan ke Kantor Regional (Kanreg) I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Rabu (6/4/2024).
Beda Data
Dalam rapat, Syamsurizal menegaskan kembali perlunya pemerintah dapat menjelaskan penyebab terjadinya adanya perbedaan jumlah formasi yang diminta oleh daerah dengan formasi yang diterima.
“Kami juga mempertanyakan alasan mengapa kasus perjokian masih terjadi. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjokian ternyata telah terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanreg I BKN Paulus Dwi Laksono,m menjelaskan bahwa kasus perjokian tidak terjadi di wilayah tugas Kantor Regional I BKN, yang meliputi DIY dan Jawa Tengah.
Agar perjokian tidak terjadi, tambahnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebenarnya telah menyediakan fasilitas teknologi pengenalan wajah (face recognition).
“Di mana face recognition dilakukan dalam dua tahap, yakni ketika peserta tes akan masuk ruangan, dan manakala peserta membuka personal computer (PC),” jelas Paulus.
Lebih dari itu, Paulus menuturkan bahwa panitia seleksi juga telah menyiapkan peralatan make up untuk para peserta perempuan. Oleh karena, kadang make up juga menyebabkan gagalnya face recognition.
Terkait belum sinkronnya kebutuhan jumlah formasi antara pusat dan daerah, BKN menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada sistem teknologininformasi yang menyediakan layanan untuk memudahkan pengajuan formasi antar instansi, yakni melalui situs SIASN Integrasi.
Namun demikian, BKN juga menyadari bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan kembali. Hal itu agar peristiwa tertundanya pendaftaran penerimaan CASN 2023 yang telah lalu karena persoalan verifikasi dan validasi tidak terulang.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu