Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN), berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK,” kata Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), seperti dilansir dari InfoPublik, mengutip ANTARA, Minggu (3/3/2024).
Mantan Kapolri tersebut menyebutkan, saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.
Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan mengatakan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.
“Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum,” ujar Mendagri.
Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.
Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tb
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu