EKOLOGI POLITIK SEBAGAI SEBUAH CARA PANDANG MENGENAI HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki begitu banyak pulau dengan keindahannya dan beraneka ragam budaya, juga banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, di balik itu Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis serta rentan akan terjadinya bencana alam. Bencana alamnya pun bermacam-macam jenis dan variasinya, dengan keberagaman magnitudo serta frekuensi yang cenderung tinggi. Bencana yang sering terjadi di Indonesia seperti tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.

Permasalahan Bencana Alam Terkait Sumber Daya Alam

Melihat beberapa bencana alam yang terjadi saat ini, telah begitu banyak kebijakan serta upaya pemerintah agar permasalahan bencana alam terkait sumber daya alam dapat terselesaikan dengan baik. Seperti Undang-Undang No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen pemerintah. Kemudian, berkaitan dengan penanggulangan pasca bencana yang menghantarkan perubahan paradigma mengatasi bencana alam di wilayah Indonesia. Pengubahan dari yang sebelumnya penanganan berdasarkan respons terhadap kedaruratan, maka digeser dengan kegiatan-kegiatan preventif untuk meminimalisir risiko (mitigasi). Upaya penanggulangan lainnya diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ditinjau melalui aspek perencanaan pembangunan yang pada tahun 2015-2019 berkenaan dengan penanggulangan bencana dan stabilisasi ruang hidup.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih saja terdapat beberapa kendala dalam penanganan bencana di Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun berbagai macam perubahan terjadi. Terutama pada aspek lingkungan yang saat ini sangat rentan mengalami bencana alam, baik di laut, udara, dan darat. Selama ini hanya sering dipahami sebagai masalah yang bersifat teknis. Implikasinya adalah semua solusi-solusi yang hanya diberikan bersifat teknis. Ketika terjadi pencemaran sungai akibat proses produksi oleh industri pertambangan, maka yang dicari adalah solusi teknis dengan menemukan teknologi lebih ramah lingkungan. Ketika stok ikan menurun dan terumbu karang sudah rusak, maka yang dikembangkan adalah solusi teknis merehabilitasi terumbu karang. Selain itu, juga menjaga terumbu karang yang masih baik melalui pengembangan daerah perlindungan laut berbagai kawasan konservasi. Kemudian, dikembangkan menjadi taman nasional, taman wisata alam, maupun suaka alam.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Setelah beberapa solusi yang bersifat teknis dilakukan, hasilnya masih belum maksimal. Harapan penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat reaktif. Pemerintah memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai. Domain dalam penanggulangan bencana bukan lagi hak mutlak dari pemerintah yang berada di pusat, melainkan sudah menjadi tanggung jawab di daerah. Dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah, baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut demi memaksimalkan berbagai penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, dapat melirik pendekatan ekologi politik. Pendekatan ini berupa bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahu sistem tata kelola sumber daya alam serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan terkait sumber daya alam setiap tahunnya. Melihat juga sudah berjalan dengan baik atau belum, proses upaya maupun kebijakan pemerintah.

Penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa meluas ke ruang publik dengan mengubah semua aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi. Lalu, mekanisme yang memberikan lebih banyak ruang untuk partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Ini berarti bahwa dengan perubahan paradigma bencana tersebut, unsur-unsur tahap tanggap darurat sebagai pra-bencana perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan unsur pencegahan dan kesiapsiagaan serta didasarkan pada hasil analisis terhadap trigger bencana yaitu ancaman bahaya.