Harga Beras Meroket, Komisi VI Pertanyakan Kenaikan Ini Murni Atau Permainan Mafia?

Harga beras di tanah air terus meroket. Bahkan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung cukup lama. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk mengantisipasi kenaikan harga beras tersebut.

Sebab, naiknya harga komoditas tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menanyakan apakah kenaikan harga beras ini murni karena secara alamiah.

“Atau karena ada mafia yang bekerja di balik kenaikan harga beras yang tidak wajar?” kata Luluk dalam siaran tertulisnya dikutip Rabu (13/9/2023), di Jakarta.

Menurutnya, bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan apalagi keluarga kecil pasti ini sangat berat. Begitu juga bagi keluarga (kelas) menengah, tentu ini juga tidak wajar. Karena pasti akan diikuti dan efeknya itu juga akan ke mana-mana.

Ia mengingatkan adanya penggilingan-penggilingan gabah berskala besar yang memiliki kemampuan produksi lebih dari kemampuan yang dimiliki Bulog.

Kemendag Lakukan Pengecekan di Lapangan

Pihaknya khawatir dengan kemampuan swasta menyerap gabah di harga sangat tinggi dari petani, akan berakhir dengan adanya permainan dari sisi hulu maupun hilir.

“Satu sisi kita sangat senang ketika terjadi kenaikan harga gabah. Karena termasuk saya yang memberikan dukungan ketika harga gabahnya jauh melebihi apa yang terima petani selama ini. Tetapi yang harus kita waspadai adalah kemungkinan adanya permainan di hilirnya,” tegasnya.

Luluk berharap Kemendag segera melakukan pengecekan di lapangan agar mengetahui penyebab faktor yang membuat naiknya harga beras.

Ia juga meminta Kemendag mewaspadai kemungkinan adanya permainan mafia. Sebab, dukungan kebijakan dan dukungan politik penting untuk dapat mengamankan pasokan beras dalam negeri serta memastikan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Misalnya dengan memberikan mandat utama kkatakanlah seperti Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani. Kemudian yang memiliki hak untuk bisa mendistribusikan atau mengedarkan beras ini di pasaran.

“Kalau kemudian ini semuanya diliberalkan, dipakai mekanisme benar-benar pasar bebas, pasti kita akan kelimpungan juga. Nanti satu sisi seolah-olah petani memang akan mendapat keuntungan tetapi ini faktornya sementara. Nanti yang kita khawatirkan bahkan petani nggak mampu untuk beli berasnya sendiri, gitu,” jelasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu