Ini yang Dilakukan Menkeu Hemat Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,12 triliun.

Pengehematan itu menurut Menkeu dapat dilakukan melalui pola kerja baru.

“Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi, kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,12 triliun melalui pola kerja baru,” kata Menkeu.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RKA dan RKP Kemenkeu Tahun 2024, Senin (12/6/2023), di Jakarta.

Pengheatan ini kata Sri Mulyani, mulai dari mengendalikan belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat.

Kemudian, implementasi ruang kerja yang di-share, dan juga konsolidasi pengadaan laptop melalui e-Katalog, dan digitalisasi dari proses bisnis.

Dijelaskannya, semenjak 2019 hingga 2023 tren belanja dari birokrasi di Kemenkeu justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi. Karena adanya pandemi.

“Kalau kita lihat, birokrasi di Kemenkeu terus kita coba efisienkan. Termasuk pada saat kita harus menjadi host dari berbagai event internasional seperti G20 dan berbagai tim ad-hoc. Seperti Satgas BLBI yang juga dalam hal ini membutuhkan dukungan anggaran,” ungkapnya.

Efisiensi anggaran juga kata dia, dilakukan melalui kolaborasi antarunit berupa penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa di-share.

26 Proyek Prioritas Nasional

Menkeu menyebut hal ini memberikan lebih banyak inklusivitas kebersamaan dan juga efisiensi. Selain itu, kebijakan negatif growth dari SDM Kemenkeu sepanjang 5 tahun terakhir pun turut berkontribusi dalam mengefisienkan anggaran.

“Ini karena kita mengantisipasi dengan dukungan teknologi. Dan, peranan cara kerja baru kita lebih mementingkan kepada quality dan kompetensi dibandingkan jumlah,” sebut Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga memaparkan dukungan Kemenkeu terhadap berbagai Prioritas Nasional.

Terdapat 26 Proyek Prioritas Nasional dengan anggaran Rp4,95 triliun seperti pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan core tax system. Serta dukungan pembangunan IKN.

Kemenkeu juga mendukung 76 proyek unggulan termasuk dalam hal ini berbagai proyek unggulan. Yaitu turunan dari berbagai undang-undang (UU) strategis seperti UU P2SK dan UU HKPD. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang