Inilah Efisiensi Biaya Haji yang Sedang Digodok DPR

Pembahasan mengenai pembiayaan ibadah haji tahun 2023 masih belum mencapai titik temu. Namun, anggota legislator akan terus berjuang agar efisiensi biaya haji dapat dilakukan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, efisiensi pembiayaan yang sedang dilakukan mencakup biaya penerbangan, konsumsi dan pemondokan selama di Arab Saudi.

Komponen terbesar yang diefisiensikan, pertama adalah penerbangan. Dari yang diusulkan Rp33,9 juta mudah-mudahan bisa ditekan menjadi Rp32,9 juta.

“Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar Rp1 juta,” kata Ace usai rapat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Selain biaya makan dan pondokan yang juga akan ditekan kata dia, adalah biaya pengurusan terkait dokumen.

Dokumen-dokumen yang tumpang tindih dengan dana yang berasal dari BPKH atau nilai manfaat dan dana yang berasal dari APBN.

“Ini semua sedang kita telisik lebih dalam,” jelas Ace.

Penurunan Biaya Masyair

Terkait wacana pengurangan durasi haji, dari 40 hari menjadi 35 hari menurutnya hal itu tidak memungkinkan. Karena menyangkut kesiapan dari pengaturan jadwal penerbangan.

Begitu juga dengan  ketersediaan fasilitas penerbangan yang ada di Arab Saudi. Misalnya kata dia, Bandara Thaif bisa digunakan untuk tempat kedatangan maupun keberangkatan. Ternyata untuk pesawat berbadan lebar itu tidak dimungkinkan.

“Makanya kita bisa memahami jika potensi durasi pengurangan harinya itu tidak bisa dilakukan lebih singkat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Hal lain yang diminta pengurangan biaya menurut Ace, adalah biaya masyair atau biaya selama penyelenggaraan puncak ibadah haji yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan, Itu sudah turun.

“Kita harapkan ini bisa mendorong menurunkan biaya keseluruhan dari haji itu. Kan yang diusulkan pada awalnya Rp23 juta per jemaah untuk biaya masyair, sekarang kita minta supaya diturunkan menjadi Rp18 juta,” sambungnya.

Namun demikian, kata Ace, sekalipun ada upaya efisiensi pihaknya tetap meminta pemerintah untuk tidak mengurangi peningkatan layanan kepada jamaah.

“Misalnya soal makanan, tetap didorong citarasa Indonesia. Begitu juga dengan dari keberangkatan dari daerah hingga penerbangan, ke bandara juga harus dilayani dengan baik,” kata dia.

Biaya Haji Dibawah Rp50 Juta

Ace menambahkan, pihaknya menargetkan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di antara Rp85 juta – Rp90 juta untuk setiap jamaah. Komposisinya, dengan menggunakan Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi 54 persen dibayar oleh jamaah, dan 46 persen dibayar menggunakan nilai manfaat.

“Sehingga setiap jamaah hanya perlu membayar di bawah angka Rp50 juta,” ucap dia.

Tahun 2022 lalu, tambah Ace, nilai manfaatnya hingga 64% akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba untuk menaikkan biaya masyair.

“Kalau sekarang justru kita ingin menurunkan, tetapi tentu BPIH-nya harus lebih besar daripada nilai manfaatnya. Komposisinya kita dorong saat ini antara 55 persen – 45 persen.”

Menurut dia, hal itu akan tetap menjaga sustainability anggaran. Karena selain menggunakan manfaat tahun berjalan, juga bisa menggunakan nilai manfaat tahun 2020 dan 2021 yang tidak terpakai karena batalnya ibadah haji.

“Jadi tidak mengurangi pokok sama sekali, bahkan masih tersisa Rp13 triliun dari nilai manfaat yang tidak digunakan dan dipersiapkan untuk tahun depan. Hingga saat ini, ada tersisa anggaran sebesar Rp15,2 triliun. Itu tidak termanfaatkan karena tidak berangkat. Itu juga sebenarnya hak jamaah haji yang harusnya berangkat sekarang. Makanya kita kekeuh pada Kementerian Agama, dan kepada BPKH untuk menggunakan dana itu. Walaupun jangan semuanya, karena itu disiapkan sebagai bantalan,” tandas Ace.

Lunas Tunda Tak Perlu Bayar

Lebih jauh Ace juga mengatakan, pihaknya pun mendorong kepada Kementerian Agama untuk membebaskan para jamaah yang sudah lunas tunda. Pasalnya, mereka itu seharusnya berangkat tahun 2020, tetapi tidak berangkat karena ada pembatasan kuota dan pembatasan usia.

“Jadi, para jamaah yang sudah lunas tunda, untuk tidak membayar lagi tahun ini karena mereka sudah melunasi. Kalau sudah melunasi, seharusnya tidak perlu ada tambahan bahan biaya yang lain. Toh ketika mereka tidak berangkat tahun 2022 kemarin, bukan salah mereka. Kebijakannya yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa berangkat,” ungkap Ace.

#beritaviral#beritaterkini

Editor: Junita Ariani/Raja H. Napitupulu