Kemenkes klarifikasi surat palsu yang viral di media sosial atau medsos. Surat tersebut mencatut pejabat di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Surat palsu yang mencatut para pejabat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tersebut, memuat perihal kontrak kerja sama pengembangan dan pemeliharaan program SATUSEHAT.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak terkait, sehingga dapat dipastikan surat yang beredar palsu.
“Kemenkes klarifikasi bahwa surat yang beredar tersebut palsu. Surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan mencatut nama-nama pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan,” kata dr. Nadia dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (9/2).
Lebih jauh ia mengatakan, surat tersebut tidak hanya merugikan Kementerian Kesehatan, juga masyarakat luas. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada apabila mendapatkan surat yang mengatasnamakan pemerintah terutama Kementerian Kesehatan. Terlebih apabila surat tersebut meminta bayaran/imbalan.
Total ada tiga surat palsu yang beredar. Pertama, bernomor HK.798439/874-00030-32/20221004/PL berisi tentang Pembelian Sistem Perangkat Keras dan Perawatan Antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT. Arsi Mandiri Utama tanggal 7 Oktober 2022.
Dalam surat tersebut, pihak yang bertandatangan adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS dan Direktur Utama PT. Arsi Mandiri Utama, M. Habie Wirachman.
Surat palsu kedua, bernomor HK.87309/8731-987358.929/2022208/PL perihal Pengembangan Platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT. Arsi Indogas.
Surat palsu ketiga, bernomor 8098/HK-098/XXI mencatut nama Direktur Kesehatan Primer, Yanti Herman, perihal Tanggapan Presentasi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Arsi Indogas tanggal 27 Januari 2023.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang