Disebut sebagai pelindung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tegas membantah hal tersebut. Ia menyampaikan, kedekatannya dengan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang hanyalah sebatas tugas dari pekerjaannya. Komunikasi antara keduanya pun disebut hanya komunikasi politik.
“Ya biasa aja. Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya Kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan begitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik, dan seterusnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam,” jelasnya, dikutip dari Kompas.com (26/6).
Moeldoko sendiri mengaku dirinya pernah dua kali mengunjungi Ponpes Al-Zaytun. Kunjungannya tersebut dalam rangka memberikan ceramah kebangsaan. Moeldoko pernah mengunjungi Ponpes Al-Zaytun saat dirinya masih menjabat sebagai Pangdam.
“Pernah, kasih ceramah. Kasih ceramah kebangsaan di sana,” ungkapnya.
Terkait dugaan aliran sesat atau penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun, Moeldoko menyampaikan, perlu dilihat secara langsung keseharian di sana. Ia menyebut, tidak ada yang mencurigakan saat dirinya berkunjung ke Ponpes tersebut.
“Bahwa kalau persoalan itu kan perlu ada pendalaman. Harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya enggak ngerti,” ujar Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menilai lingkungan di Ponpes Al-Zaytun berjalan seperti biasa, sama seperti pesantren lainnya. Hanya disebutkan Moeldoko, bahwa persoalan kebangsaan cukup kuat di Ponpes Al-Zaytun.
“Kita enggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. ’Indonesia Raya’ selalu dinyanyikan. Tapi, kesehariannya, kan, saya nggak di situ,” jelas Moeldoko.
Presiden Jokowi Bantah Keterlibatan Istana
Tidak hanya Moeldoko, Presiden Joko Widodo juga menanggapi langsung terkait dugaan perlindungan yang diberikan Istana pada Ponpes Al-Zaytun. Ia menepis keterlibatan pihak Istana, maupun dirinya dalam kasus Ponpes Al-Zaytun.
Presiden Jokowi juga meminta masyarakat bersabar dan menunggu pendalaman kasus dugaan penyimpangan tersebut.
“Ya, sabarlah itu. Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.
3 Dugaan Masalah dalam Ponpes Al-Zaytun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap, ada tiga dugaan masalah yang terdapat di kasus Ponpes Al-Zaytun.
Pertama, tindak pidana. Mahfud mengatakan, ada beberapa tindak pidana yang masuk ke laporan Menko Polhukam. Nantinya, dugaan ini akan ditindaklanjuti oleh Polri.
“Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian. Nanti akan dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya,” jelasnya.
Kedua, Mahfud juga mengungkap, Ponpes Al-Zaytun akan diberikan sanksi administrasi. Tindakan hukum administrasi akan diberikan pada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola Ponpes Al-Zaytun dan sekolah madrasah yang dikelola Kementerian Agama.
Ketiga, masalah ketertiban sosial yang disebabkan oleh Ponpes Al-Zaytun akan ditugaskan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia menyampaikan, Ridwan Kamil dan jajarannya akan diminta menjaga ketertiban sosial di lapangan.
Saat ini, polemik Ponpes Al-Zaytun masih bergulir dalam proses penyelidikan pihak-pihak terkait.
Editor: Dimas Adi Putra