KKP Gandeng Kementerian BUMN dan Pertamina Sediakan Kebutuhan BBM bagi Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian BUMN dan PT Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di tanah air.

Kesepakatan Bersama itu pun dituangkan dalam nota penandatangan antara KKP dan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah mensupport ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting,” ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Usai penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga.

PKS itu tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.

“Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi yang telah ditentukan,” ujar Trenggono.

Menurut Menteri Trenggono, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya.

Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

“Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan,” terang Trenggono.

“Ini akan memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian,” ungkap Menteri Trenggono.

Dorong Produktivitas Nelayan

Menteri Trenggono mengakui bahwa sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini merupakan langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia.

Di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dikatakannya, KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya.

Lima kebijakan Ekonomi Biru itu meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Kemudian, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

“Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan,” jelasnya.

Dijelaskan Trenggono, Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini.

“Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi,” paparnya.

Dorong Pertumbuhan Industri Pangan

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar.

Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.

“Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage,” ujarnya.

“Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya. Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal,” lanjut Erick.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP.

Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.

Jadi, kata dia, ada tiga hal yang akan dipastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan.

Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Kedua adalah aksesibilitas.

“Ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran,” ujarnya. *

Editor: Junita Ariani