Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan pengawaalan terhadap standar keamanan pangan produk perikanan.
Pengawalan dilakukan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International. Yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.
Penjelasan itu disampaikan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, dikutip, Sabtu (29/7/2023).
“Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas,” ujanya.
Dikatakannya, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen. Selain itu juga untuk memastikan terjadinya praktik yang adil.
“Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan,” ujar Budi.
Di Indonesia sendiri, sambung Budi, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan.
Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-undnag (UU) Perikanan, No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009. Kemudian UU No 11 Tahun 2020, No 6 Tahun 2023.
Selajutnya, Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.
Keamanan Pangan Sangat Penting
Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex. Hal ini untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia.
“Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex,” tutur Budi.
Ia menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan. Sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi.
“Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting,” tegasnya.
Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama-sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah.
Hal ini sangat penting karena terdapat perubahan proses bisnis dari ekspor bahan baku menjadi produk yang telah diolah.
“Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi,” urai Budi.
Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2, yang berlangsung pada 20 Juli 2023. Dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang