KKP Pastikan Pengaturan BBL Jaga Keberlanjutan Budidaya Lobster di Indonesia

Pengaturan ulang pengelolaan Benih Bening Lobster atau BBL, Kepiting, dan Rajungan saat ini memasuki tahapan konsultasi publik.

Pengaturan ulang ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya serta memperkuat pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya melalui pengaturan penangkapan Benih Bening Lobster berbasis kuota.

Kepala Biro Hukum KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Effin Martiana menyampaikan, penangkapan BBL dapat dilakukan untuk pembudidayaan.

Dan, kuota penangkapannya ditetapkan oleh Menteri KP berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

“Penangkapan Benih Bening Lobster ini wajib memiliki perizinan berusaha dan ada mekanisme pelaporan secara berjenjang. Dengan begitu dapat dipantau secara ketat,” ujar Effin dalam keterangan pers, Sabtu (14/10/2023), di Lombok.

Effin juga menegaskan, tata kelola BBL ini mengedepankan pengembangan pembudidayaan. Baik melalui skema budi daya di dalam Wilayah Negara Indonesia (WNI) maupun di luar WNI.

Terkait pembudidayaan BBL di luar wilayah negara Indonesia, Effin menjelaskan, hal tersebut dilaksanakan dengan skema investasi. Yang mengharuskan investor melakukan pembudidayaan di Indonesia.

Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti adanya perjanjian antar pemerintah dengan pemerintah negara asal investor.

Kemudian, kewajiban membentuk Perusahaan Terbatas berbadan hukum Indonesia, bekerja sama dengan BLU Perikanan Budi Daya. Dan, memperoleh BBL dari BLU serta melaksanakan kewajiban pelepasliaran sebanyak dua persen setiap panen.

“Dalam pengaturan investasi budi daya BBL ini ada prosedur yang ketat. Tujuannya untuk proses alih teknologi sehingga budidaya lobster dalam negeri semakin berkembang,” ujar Effin.

Lakukan Kajian Bersama KOMNAS KAJISKAN

Aris Budiarto, mewakili Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, menyampaikan bahwa untuk mendorong penangkapan BBL harus dilakukan secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, KKP saat ini sedang melakukan kajian bersama dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN).

“Saat ini kami sedang melaksanakan kajian bersama dengan KOMNAS KAJISKAN untuk penentuan kuota penangkapan BBL tersebut,” ujar Aris.

Sedangkan Direktur Pakan dan Obat Ikan, Ujang Komaruddin menyampaikan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan budi daya BBL ini. Selain lahan yang luas, keberadaan BBL ini juga melimpah di perairan Indonesia.

Ujang mengajak kepada semua stakeholder untuk mengembangkan teknologi pembesaran dan pembenihan serta sarana dan prasarana budi daya lobster.

Sebagai informasi, KKP melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Kegiatan dilakukan, Jumat (13/10/2023) di Lombok.

Konsultasi Publik kedua ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait termasuk Pemerintah Daerah, Asosiasi Pembudidaya, Asosiasi Nelayan Penangkap, dan akademisi.

Konsultasi publik pertama dilaksanakan pada 29 September 2023 di Sukabumi, Jawa Barat. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu