Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Turunkan Biaya Haji

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp69 juta.

Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi mengatakan bahwa pihaknya memihak pada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

“Yang pasti bahwa Percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” kata Kahfi dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/2).

Kahfi mengatakan, kenaikan biaya haji yang terlalu signifikan dirasa akan sangat menyulitkan bagi masyarakat. Kondiis ini berkebalikan dengan tahun lalu dimana saat itu BPIH 30% ditanggung jemaah, dan 70%  ditanggung BPKH.

“Sekarang 70% ditanggung oleh jemaah kemudian 30% ditanggung BPKH. Saya kira ini yang membuat jemaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” kata dia.

Maka itu, DPR bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjuta,n tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan calon jemaah.

Lebih jauh Kahfi berharap agar minimal pembebanan pembiayaan haji berada pada titik 50:50. Untuk itu pihaknya terus mendorong BPKH untuk melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jemaah.

“Kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti bahwa yang saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usulan BPIH-nya,” katanya.*

Editor: Erna Sari Ulina Girsang