Luhut Pastikan Indonesia Tak Sudi Turuti IMF Buka Kembali Ekspor Nikel

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah tidak akan mengikuti rekomendasi IMF untuk membuka atau melonggarkan kembali ekspor nikel.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menilai rekomendasi itu menunjukkan negara-negara maju tidak ingin negara berkembang menjadi maju.

Negara maju memberikan kesan negara berkembang, termasuk Indonesi, jangan naik level, sehingga menyandang status sejajar seperti mereka.

“Saya merasa heran dengan lembaga yang meminta mengubah kebijakan Indonesia,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, seperti dilansir dari laman resmi IG golkar.indonesia, Senin (10/7/2023).

Dia mencontohkan Dana Moneter Indonesia (IMF) meminta Indonesia melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel.

Dia mempertanyakan permintaan IMF tersebut.

Padahal, kebijakan itu untuk membuat Indonesia lebih sehat dan untuk menolong Indonesia menjadi negara maju.

Gencar Lakukan Hilirisasi

“Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan hilirisasi industri,” jelasnya.

Artinya, tambah Luhut, Indonesia mengolah bahan baku di Tanah Air menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

Sehingga, Indonesia juga dapat menikmati hasil olahan hasil sendiri.

Jadi, tegasnya, Indonesia bukan hanya tempat penampungan “sampah” produk yang diolah di negara maju.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI menilai rekomendasi yang dikeluarkan IMF untuk menghentikan pelarangan ekspor hingga pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif.

Diketahui, pada 25 Juni 2023 lalu, IMF  mengeluarkan dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” (IMF Country Report No. 23/221).

Dalam laporan itu diberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.

Catatan-catatan tersebut antara lain potensi pendapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel.

Hingga rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan rekomendasi yang diberikan IMF tidak tepat.

“Program hilirisasi nikel kita memang tidak memuaskan tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali,” ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (3/7/2023), seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini